Merdeka.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menyarankan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengurungkan niat untuk menunjuk dua perwira tinggi Polri menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara. Sebab, Polri tidak dalam posisi boleh menolak permintaan untuk menyiapkan nama Penjabat Gubernur.

"Mestinya bukan Polri yang menolak, melainkan Menteri Dalam Negeri yang mengurungkan niat tersebut," katanya saat dikonfirmasi, Jumat (2/2).

PPP sudah mengonfirmasi masalah penunjukan tersebut kepada Polri. Hasilnya, Polri mengakui adanya permintaan untuk menyiapkan dua perwira tinggi untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah di Jawa Barat dan Sumatera Utara.

"Kalaupun kemudian permintaan Kemendagri tersebut dibatalkan, maka tidak menjadi persoalan. Sebab, pemerintah juga perlu menjaga citranya dan tetap menunjukkan netralitasnya dalam pemilihan kepala daerah," tegasnya.

Jika ingin menunjuk anggota Polri sebagai Penjabat Gubernur, kata Arsul, sebaiknya tidak di Jabar dan Sumut. Sebab, ada anggota polisi yang ikut bertarung di Jawa Barat, sehingga berpotensi menimbulkan kecurigaan publik.

"Sementara di Sumut, salah satu kontestannya adalah TNI. Hal itu bisa menimbulkan persepsi bahwa TNI berhadapan dengan Polri. Selain itu, polisi dianggap akan membela calon yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan," tutupnya.

Diketahui, Dua perwira tinggi Polri yang ditunjuk yakni Asops Polri Irjen Pol M. Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat dan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Martuani Sormin sebagai Penjabat Gubernur Sumatera Utara.