PPP: Minta menteri sudah dikasih, habis itu enggak jadi dukung Jokowi
Merdeka.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengklaim, koalisi partai pendukung Joko Widodo tidak pernah meributkan soal pembagian kekuasaan (power sharing). Tetapi, Arsul bercerita, ada partai yang terang-terangan meminta jatah menteri ke Jokowi agar mau bergabung ke koalisi.
Jokowi bersedia memberikan jumlah kursi menteri dan pos yang diminta partai tersebut. Kesepakatan pun terjalin antara partai tersebut dan Jokowi. Namun, akhirnya partai itu batal bergabung ke koalisi pendukung incumbent.
"Kita tidak membahas power sharing. Kan ada yang tadinya mau masuk sudah sepakat, minta menteri sudah dikasih, posnya pun sudah jelas, habis itu enggak jadi. Padahal kami yang di dalam nggak pernah ngomongin itu," kata Arsul di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta, Senin (6/8).
Sayang, Arsul tutup mulut ketika ditanya partai yang dimaksud. Dia menyebut awak media tahu partai tersebut.
"Tahu sendiri lah. Pura-pura dalam perahu," jawab Arsul.
Di lokasi sama, Sekjen Partai NasDem Jhonny G Plate membenarkan ada partai yang gagal merapat ke barisan partai pendukung Jokowi meski permintaan kursi menteri telah dipenuhi.
"Bahkan yang tidak mau masuk ke kita yang minta power sharingnya," tandas Jhonny.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jawaban Jokowi soal Koordinasi Dengan PDIP Sebelum Pilih AHY Jadi Menteri
AHY sudah punya rekam jejak yang mumpuni untuk menjadi Menteri ATR/BPN.
Baca SelengkapnyaJokowi Titip Salam Buat Cak Imin, Budi Arie Singgung Upaya Membangun Persatuan
Jokowi menitip salam untuk Cak Imin, melalui dua menteri dari PKB
Baca SelengkapnyaJokowi Bertemu Prabowo dan Zulhas, Puan: Saya Tunggu Diajak Presiden
Presiden Joko Widodo bertemu dengan sejumlah ketua umum partai. Mulai dari Ketum Gerindra Prabowo Subianto, lalu Ketum PAN Zulkifli Hasan hari ini.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi: Presiden dan Menteri Boleh Memihak dan Ikut Kampanye
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, semua menteri bahkan presiden boleh berkampanye atau mendukung salah satu kandidat pada Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaJokowi: Pemilu Harus Menggembirakan, Bukan Meresahkan dan Menakutkan
Jokowi menegaskan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia harus terus dijaga di tengah tahun politik 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi Tunjuk 3 Menteri Hadapi Gugatan Pengusaha Soal Kenaikan Pajak 75 Persen di MK
Presiden Jokowi menunjuk 3 menteri hadapi gugatan para pengusaha hiburan terkait kenaikan pajak hiburan di MK.
Baca SelengkapnyaPPP Nantikan Momen Megawati dan Jokowi 'Bersatu' di Puncak Harlah
Peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-51 akan digelar di Gelanggang Olahraga (GOR) Sudiang Makassar.
Baca SelengkapnyaJelang Pencoblosan, Prabowo: Kami Adalah Penerus Jokowi
Saat berada di dalam kabinet, mantan Danjen Kopassus ini menyatakan Jokowi tidak pernah istirahat.
Baca Selengkapnya