PPP Minta Demokrat Waras Berpikir Tuding Jokowi Mau Bawa Gibran ke Jakarta

Kamis, 11 Februari 2021 13:10 Reporter : Muhammad Genantan Saputra
PPP Minta Demokrat Waras Berpikir Tuding Jokowi Mau Bawa Gibran ke Jakarta gibran rakabuming. ©2019 Merdeka.com/arie sunaryo

Merdeka.com - PPP mengkritisi cara berpikir partai Demokrat yang menduga Presiden Joko Widodo ingin menunda revisi UU Pemilu bertujuan mendorong putranya Gibran Rakabuming untuk Pilkada DKI Jakarta di 2024. PPP menyatakan ketentuan Pilkada serentak digelar 2024 sudah lama diatur jauh sebelum Gibran mencalonkan diri sebagai wali kota Solo.

"Saya kira kawan-kawan Demokrat juga menggunakan logika, logika yang rasional, tidak menggebyah-uyah. Ketentuan Pilkada serentak 2024 itu di atur di Undang-undang Nomor 10 tahun 2016, jauh sebelum Anies maju Pilkada gubernur jauh sebelum Gibran maju Wali Kota," kata Ketua Bidang Fungsional DPP PPP, Achmad Baidowi, Kamis (11/2).

Artinya, Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada tersebut dibentuk atas kesadaran bersama. UU itu disahkan di Komisi II DPR dan Demokrat menjadi salah satu pimpinan komisi II kala Undang-undang itu disahkan.

"Orang tidak ada angin tidak ada hujan kok tiba-tiba Undang-undang yang mereka sahkan juga dianggap, digunakan Jokowi untuk mengadang Anies melalui Gibran, ini melawan kewarasan berpikir," ujar dia.

Maka dari itu, kata Awiek, sapaan akrabnya meminta Demokrat memahami kapan Undang-undang tersebut dibentuk. Di situ, ujar dia, jelas Demokrat ikut menyetujui Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 soal Pilkada 2024.

"Jadi Irwan Demokrat itu coba lihat siapa dulu pimpinan Komisi II, pimpinan Panja-nya yang mengesahkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur pasal 201 ayat 8 itu yang menyebutkan Pilkada serentak di 2024, pimpinan Panja-nya dia juga rekan separtainya Pak Irwan itu," pungkasnya.

Baca Selanjutnya: Demokrat Sebut Ada Kepentingan Kekuasaan...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini