Merdeka.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak masalah jika jabatan Ketua Umum partai politik dibatasi. Di internal PPP, jabatan pimpinan partai sudah dibatasi dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP.

"Kalau PPP sendiri tidak masalah dengan usulan masa jabatan ketum Parpol (dibatasi). Karena AD/ART PPP membatasi Ketum maksimal menjabat dua periode," kata Wasekjen PPP Achmad Baidowi kepada Merdeka.com, Jumat (22/5).

Menurutnya, pembatasan masa jabatan tak hanya berlaku untuk Ketum saja, melainkan semua pimpinan partai hingga level daerah. Hanya boleh menjabat selama dua periode saja. Regenerasi kepemimpinan menjadi dasar pertimbangan.

"PPP sudah sejak awal menerapkan ketentuan tersebut, agar regenerasi kepemimpinan berjalan lancar," jelasnya.

Meskipun demikian, Awiek, sapaan akrabnya menekankan bahwa jabatan Ketum partai sangat bergantung keputusan internal masing-masing partai.

"Jabatan Ketua Umum parpol itu eksklusif milik internal parpol bukan jabatan publik yang bisa setiap orang masuk," tegas dia.

Karena itu, penentuan seseorang menjadi Ketua Umum Partai sangat bergantung pada kebutuhan partai dan aspirasi kader partai yang bersangkutan. Seseorang bakal terus menduduki jabatan Ketum selama masih dibutuhkan partai.

"Maka yang menentukan siapa pemimpinnya ya kader parpol termasuk kebutuhan siapa figurnya, selama kader parpol tersebut masih butuh, ya tidak ada masalah."

Pembatasan Masa Jabatan Ketum Parpol

Sebelumnya, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengatakan, jika Indonesia ingin melakukan demokratisasi di tubuh partai politik, maka perlu ada hal-hal dalam partai politik yang mesti diatur oleh hukum. Salah satunya terkait dengan masa jabatan Ketua Umum partai.

"Kalau kita mau melakukan demokratisasi partai politik, pilihannya dua: semua diatur oleh UU agar partai politik kemudian bisa demokratis. Atau semua diserahkan kepada partai politik atau separuh separuh, wilayah mana yang bisa diatur mana yang tidak bisa diatur," kata dia, dalam diskusi daring, Selasa (19/5).

Menurut dia, sejumlah jabatan seperti kepala daerah hingga presiden diatur jangka waktunya. Namun, tidak demikian dengan jabatan ketua umum partai. Dalam pandangan dia, masa jabatan Ketua Umum partai juga perlu diatur sehingga ada sirkulasi elite di internal partai politik.

"Contoh pemilihan Ketua Umum partai politik berapa periode misalnya. Semua ada pembatasan. Gubernur, bupati, walikota, presiden dibatasi, tetapi partai politik tidak pernah dibatasi sehingga yang terjadi adalah hampir dipastikan partai yang tidak pernah mengalami sirkulasi elite terutama jabatan ketua umum pasti tidak demokratis partainya. Pasti one person show," terang dia.

Menurut dia, perlu komitmen untuk mendorong demokratisasi di partai politik. Termasuk dengan membatasi masa jabatan Ketua Umum. "Kalau kita berani kita batasi misalnya jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode saja," ujar dia.

"Walaupun saya tahu ada partai yang pasti akan menolak. Jadi susahnya kita ini membuat UU Pemilu dan partai politik itu disesuaikan dengan kondisi masing-masing partai politik," ucapnya.