PPP kirim Arsul Sani dan Anas Tahir kawal Pansus KPK
Merdeka.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melalui fraksinya di DPR RI akan mengirimkan dua nama anggotanya yang dinilai sangat paham hukum sebagai calon anggota panitia khusus hak angket kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"PPP akan mengirimkan nama Arsul Sani dan Anas Tahir, untuk Pansus Angket KPK," kata Ketua Umum DPP PPP, Muhammad Romahurmuziy, dikutip dari Antara Rabu (7/6).
Menurut Romi, panggilan akrab Romahurmuziy, PPP sejak awal bersikap tidak tidak menyetujui usulan hak angket dan tidak akan kirimkan wakilnya pada Pansus Angket.
Namun dalam perkembangannya, kata dia, dalam rapat pimpinan fraksi-fraksi di DPR RI, pimpinan Fraksi PPP di lobi untuk mengirimkan wakilnya, karena sebagian besar fraksi sudah menyatakan akan mengirimkan wakilnya untuk Pansus Angket KPK.
"Sekitar delapan atau sembilan fraksi dari 10 fraksi di DPR RI, sudah menyatakan akan mengirimkan wakilnya, sehingga Fraksi PPP juga memutuskan untuk mengirimkan wakilnya," katanya.
Romi menjelaskan, PPP mengirimkan dua nama anggota fraksinya untuk Pansus Angket KPK, karena Fraksi PPP ingin turut mengawal dari dalam perkembangan Pansus Angket KPK dan memiliki suara dalam pengambilan keputusan. Dua nama anggota Fraksi PPP sesuai dengan proporsional jumlah kursi PPP di DPR RI.
"PPP berpandangan, kalau Pansus Angket perkembangannya akan melemahkan KPK, maka PPP akan menolak upaya pelemahan KPK," katanya.
Ketika ditanya, kalau PPP ingin turut pengambilan keputusan dari dalam, kenapa baru mengirimkan nama anggota fraksinya? Menurut Romi, hal itu soal komitmen partai.
Romi juga menjelaskan, usulan hak angket ini awalnya dari situasi yang sangat insidental, yakni rapat kerja antara Komisi III DPR RI dan KPK.
Pada saat itu, rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III, Benny K Harman dari Fraksi Partai Demokrat, yang menanyakan soal siapa nama anggota Komisi III yang disebut-sebut telah menekan terperiksa kasus dugaan korupsi KTP-E Miriam Haryani.
Menurut dia, karena tidak ada jawaban dari pimpinan KPK, Benny melontarkan, kalau KPK tidak mau menjawab, bagaimana kalau dibentuk hak angket, agar KPK menjawab.
"Gagasan yang dilontarkan secara spontan oleh Benny K Harman, disambut oleh anggota Komsi III yang lainn," katanya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PSI: Hak Angket Digulirkan Politisi yang Tidak Siap Menerima Kekalahan
Ganjar mengajak sejumlah parpol untuk memperkuat hak angket.
Baca SelengkapnyaMK Bahas Posisi Arsul Sani Tangani Gugatan Pemilu 2024
MK bakal menggelar Rapat Permusyawakaratan Hakim untuk membahas posisi Arsul Sani.
Baca SelengkapnyaPPP Diminta Fokus Terhadap Gugatan MK, Jangan Berharap Kepada Arsul Sani
PPP harus percaya dengan diri mereka sendiri melalui data serta bukti-bukti yang akan diajukan ke MK.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Cerita Arsul Sani Tolong Warga di NTT yang Didzalimi Hukum: Kini Beliau sudah Jadi Pimpinan PPP
Merasa terbantu, ternyata membuat orang yang tak disebutkan namanya oleh Arsul itu saat ini menjadi Ketua PPP di Kabupaten Belu.
Baca SelengkapnyaPPP Belum Ambil Sikap Hak Angket Pemilu, Singgung Ketua DPR Puan Maharani di Luar Negeri
Kendati demikian, dia menghormati sikap dari fraksi di DPR yang telah menyatakan akan mendukung hak angket.
Baca SelengkapnyaMK Tegaskan Anwar Usman Dilarang Ikut Sidang Sengketa Pilpres dan PSI
Hakim Konstitusi Arsul Sani juga tidak ikut PHPU Pileg untuk PPP.
Baca SelengkapnyaCerita Arsul Sani Usai Terpilih Jadi Hakim di MK: Banyak Teman PPP ke-GR-an
Arsul tidak akan ikut mengambil keputusan atau menangani sengketa Pilpres
Baca SelengkapnyaIstana Jelaskan Alasan Rekrutmen ASN Besar-besaran Dibuka Jelang Pilpres 2024
Istana menjelaskan alasan pemerintah membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) besar-besaran pada tahun politik 2024.
Baca SelengkapnyaPPP Siap Bawa Isu Suara Tak Masuk Akal PSI ke Hak Angket DPR
"PPP akan meminta hal ini bagian yang termasuk dibongkar seterang-terangnya di hak angket pekan ini!,” kata Romy
Baca Selengkapnya