PPP: Kalau Gibran Mau Maju Pilgub DKI Bisa di 2022, Tidak Perlu Tunggu 2024

Kamis, 11 Februari 2021 16:27 Reporter : Ahda Bayhaqi
PPP: Kalau Gibran Mau Maju Pilgub DKI Bisa di 2022, Tidak Perlu Tunggu 2024 Arsul Sani. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani menilai tidak perlu berpikir terlalu jauh mengaitkan sikap Presiden Joko Widodo tetap ingin Pilkada serentak 2024, dengan menyiapkan putranya Gibran Rakabuming maju di Pilgub DKI Jakarta. Hal itu menanggapi pernyataan Wasekjen Partai Demokrat Irwan.

"Kita menyikapi soal tidak berlanjutnya RUU Pemilu, RUU Pilkada itu tidak perlu dengan lambungan yang terlalu jauh, seperti kita menendang bola yang jauh, enggak perlu seperti itu," katanya kepada wartawan, Kamis (11/2).

Dia mengatakan, ada positif dan negatifnya RUU Pemilu dilanjutkan atau tidak. Tetapi, ia menegaskan tidak ada kaitan dengan dorongan Gibran maju di DKI Jakarta.

Menurutnya, jika memang Gibran minat untuk bertarung di Pilkada DKI Jakarta, bisa saja ikut di 2022 apabila jadwal penyelenggaraan dinormalisasi.

"Tidak ada urusannya misalnya terkait nanti supaya kalau Mas Gibran sudah punya pengalaman jadi Walikota, 2024 bisa ke Pilkada DKI," jelas anggota Komisi III DPR RI ini.

"Kalau dia mau ke pilkada DKI juga bisa kok 2022, kalau misalnya itu tetap pada jadwal. Ya tidak perlu menunggu 2024," imbuhnya.

Selain itu, Arsul menambahkan, penyelenggaraan Pilkada di 2024 juga bukan urusan untuk menjegal Anies Baswedan. Tidak hanya Anies, tokoh lainnya seperti Ridwan Kamil juga terpengaruh jika Pilkada serentak di 2024.

"Kang Emil kan juga terpengaruh juga. Dia kan juga sosok yang disebut sebagai Capres atau Cawapres potensial di 2024. Jadi ini enggak bisa dilihat orang perorangan," tutupnya.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Irwan menduga ada kepentingan kekuasaan di balik penundaan RUU Pemilu. Ia menduga ada kepentingan Presiden Joko Widodo mendorong putranya Gibran Rakabuming untuk Pilkada DKI Jakarta. Sebab tahun 2022 terlalu cepat bagi wali kota Solo terpilih itu, sehingga Jokowi mendukung Pilkada serentak di 2024.

"Mungkinkah keputusan ini dilatari oleh kemungkinan Presiden Jokowi mempersiapkan keberangkatan Gibran dari Solo ke Jakarta? Karena dirasa terlalu cepat jika Gibran berangkat ke Jakarta tahun 2022," kata Irwan kepada wartawan, Kamis (11/2).

Perubahan sikap fraksi di Komisi II khususnya koalisi pemerintah, menurut Irwan, muncul berbarengan dengan sikap Presiden Jokowi yang menolak pembahasan RUU Pemilu. Padahal, seluruh fraksi sudah menyepakati RUU Pemilu masuk Prolegnas Prioritas 2021.

"Mengapa sejak Presiden Jokowi statement menolak kemudian dibarengi partai koalisi pemerintah semuanya balik badan," kata Irwan. [fik]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini