Merdeka.com - Munculnya nama Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak dalam bursa calon Ketua DPD Partai Demokrat Jatim menuai kritik. Pasalnya, dua pucuk pimpinan Jawa Timur dianggap lebih ideal jika dipimpin oleh golongan non partai politik, seperti yang terjadi saat ini.

Kritikan ini disampaikan oleh ketua DPW PPP Jatim, Musyafak Noer. Ia menyatakan, idealnya posisi Emil Dardak sebagai wakil Gubernur perlu dijaga keharmonisannya dengan Gubernur Khofifah Indar Parawansa yang tidak berbaju partai apapun.

“Memang posisi gubernur dan wakil gubernur itu jabatan politis. Namun, idealnya tak berparpol. Untuk menunjukkan netralitas keduanya,” jelasnya, Senin (1/2).

Musyafak mengakui jika siapapun berhak bergabung dengan Partai Politik dan hal itu adalah hak mendasar setiap warga. Namun, ketika jabatan untuk publik melekat, maka kepentingan publik haruslah diprioritaskan.

“Khawatirnya, kalau berbaju partai, aktifitas sebagai pasangan kepala daerah terganggu. Dan urusan rakyat akan menjadi nomor kesekian, apalagi menjabat sebagai ketua partai,” lanjutnya.

Sebagai Partai politik yang juga pengusung pasangan Khofifah-Emil pada Pilgub Jatim 2018 lalu, ia ingin mengajak kebersamaan kerjasama dengan parpol pengusung lainnya tetap terjaga. Olehnya kalau setiap parpol dalam pilkada mengusung dan mendukung calon kepala daerahnya agar kepentingan-kepentingan masing-masing parpol untuk masyarakat terealiasi.

“Namun, jika menang calon yang diusung dan didukung maka secara otomatis kepala daerah milik semua golongan. Tak hanya milik parpol pengusung atau pendukung saja. Otomatis milik semuanya,” jelasnya.

Ia menyebut, jika kepala daerah berbaju ketua partai, dikawatirkan akan berat sebelah dan mengedepankan parpol yang diikutinya. Hal ini pun dianggap kurang etis dipandang masyarakat.

“Pasangan kepala daerah harus netral dan tak sarat kepentingan parpol tertentu. Pasangan kepala daerah jika sudah terpilih otomatis milik publik,” jelasnya.

Demikian pula dengan sosok Emil Dardak yang saat ini Plt Ketua Demokrat Jatim, pihaknya menghimbau agar ia tak berpartai mengingat jabatan wagub masih melekat pada dirinya.

“Contohlah Bu Gubernur Khofifah tak berpartai aktif. Ini hanya saran kami saja agar pak wagub Jatim lebih fokus bersama bu Gubernur bersinergi untuk membangun masyarakat Jatim lebih makmur lagi sesuai dengan nawa bhakti satya yang digunakan saat kampanye Pilgub Jatim,” jelasnya.

Diketahui, jelang Musda Demokrat Jatim yang rencananya akan digelar di bulan Februari 2021 ini, muncul sejumlah nama untuk memperebutkan posisi Ketua yang baru.

Nama-nama yang mencuat dalam bursa calon ketua Demokrat Jatim itu antara lain Emil Elestianto Dardak (Plt Ketua DPD PD Jatim), Achmad Iskandar (Wakil Ketua DPRD Jatim), Agus Dono Wibawanto (Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim), Sri Subianti (Ketua FPD DPRD Jatim) dan Bayu Airlangga (Sekretaris DPD PD Jatim).