Merdeka.com - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR mengusulkan hukuman pidana bagi seseorang yang menghina presiden dan wakil presiden di bawah lima tahun. Hal ini berbeda dengan ayat (1) pasal 239 Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang menyatakan hukuman lima tahun.

Dalam pembahasan di tingkat Timus RKUHP, ayat (1) pasal 239 RKUHP disebutkan setiap orang yang di muka umum menghina Presiden atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV (Rp 500 juta).

"Kami PPP saya usulkan agar pidana maksimalnya tidak 5 tahun," kata Anggota Panja RKUHP dari Fraksi PPP Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/2).

Usulan itu bertujuan untuk mengantisipasi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat hukum dan diskriminasi penegakan hukum. Jika ancaman hukuman di bawah 5 tahun, maka polisi tidak bisa langsung menahan seseorang yang diduga melakukan penghinaan terhadap kepala negara.

"Paling tidak itu timbulkan persepsi di masyarakat ketika kasus pencemaran nama baik yang A ditahan, B enggak. Itu kan terjadi diskriminasi penegakan hukum," tegasnya.

Arsul menjelaskan, pasal penghinaan presiden dan wapres ini tidak berlaku bagi orang yang mengkritik kinerja presiden. Pasal ini akan berlaku jika ada seseorang menghujat presiden dan wakil presiden tanpa ada dasar yang jelas.

"Kalau kita katakan presiden salah, keliru, presiden tak benar, asal ada pendapat, counter. Tapi kalau katakan presiden goblok, tolol, seperti kerbau apakah pantas juga? Kan itu hal yang bisa kita ini kan," ujar Arsul.

Selain itu, PPP juga mengusulkan delik pasal tersebut menjadi delik aduan. Tetapi, pemerintah menginginkan delik pidana yang diatur pasal tersebut masuk delik umum. PPP menawarkan jalan tengah jika ingin masuk delik umum, ancaman pidananya dikurangi.

"Kami pun PPP menyarankan itu masuk delik aduan. Tapi pemerintah berpandangan itu delik umum biasa. Itu lah kemarim PPP bilang, oke kalau mau delik umum tapi harus di bawah 5 tahun ancamannya," ungkapnya.

Untuk diketahui, Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi Rancangan Undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) telah menyepakati rumusan Pasal 239 tentang penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden tetap masuk dalam RKUHP. Mereka juga menyepakati delik pasal tersebut menjadi delik umum.

"Ini kita tetap menjadi delik umum ya dengan tadi model pidana yang tadi pake delphi model tadi," kata pimpinan rapat Benny K Harman di rapat di komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/2).

Dalam pembahasan ditingkat Timus RKUHP, ayat (1) pasal 239 RKUHP disebutkan setiap orang yang di muka umum menghina Presiden atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV (Rp500 juta).

Ayat (2) menyebut tidak merupakan penghinaan jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jelas dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.