Merdeka.com - Belum lepas dari ingatan kita saat kisruh internal dalam tubuh Partai Golkar, diselesaikan dengan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada Mei 2016. Saat itu ada dualisme kepemimpinan antara Agung Laksono dan Aburizal Bakrie atau akrab disapa Ical. Melalui Musnaslub Partai Golkar, keduanya legowo setelah kader partai memercayakan kepemimpinan pada sosok Setya Novanto. Konflik internal pun selesai di situ setelah Setya Novanto terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar Periode 2014-2019.

Langkah politik yang sama kemungkinan bakal terjadi dalam tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Partai berlambang kabah ini juga menderita penyakit yang sama. Internal PPP terbelah dua antara kubu Ketua PPP versi muktamar Jakarta Djan Faridz dan Ketua PPP versi muktamar Surabaya Romahurmuziy atau biasa disapa Romi. Sudah tiga tahun PPP digerogoti konflik internal. Bahkan persoalan ini sudah dibawa sampai ke MA. 'Kapal' PPP pun terancam punah. Segala cara sudah diambil untuk rekonsiliasi, namun tak membuahkan hasil. Konflik internal makin tajam.

Akhirnya Majelis Penyelamat Partai (MPP) yang anggotanya terdiri dari anggota PPP baik kubu Romahurmuziy maupun Djan Faridz sepakat menggelar Musyawarah Nasional (Munas) dengan para alim ulama pendiri partai. Tujuannya satu, menyelesaikan masalah internal PPP. Rencananya, Munas akan digelar 23-24 Mei 2017.

"Tiga tahun tergadai persoalan yang melahirkan masalah kontra produktif memutuskan untuk menyelamatkan PPP dari kepunahan. Oleh karena itu, kita perlu arahan dari ulama bekas pendiri partai musyawarah untuk menyelesaikan masalah ini," kata Ketua Umum Parmusi Usamah Hisyam di Hotel Grand Sahid, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (11/5).

Ada tiga hal yang akan dibahas dalam Munas. Utamanya soal pertanggungjawaban Ketua Umum PPP muktamar versi Jakarta Djan Faridz dan juga Ketua Umum PPP versi muktamar Surabaya Romahurmuziy atas konflik yang terjadi selama tiga tahun terakhir. PPP sangat mungkin mengikuti jejak politik Golkar dalam menyelesaikan konflik internal. Yakni memilih nakhoda baru. Dalam PPP disebut imam baru. Anggota Majelis Tinggi PPP Anwar Sanusi tidak menampik Munas ini sekaligus menjadi ajang pencarian ketua umum baru.

"Kalau memang musyawarah Alim Ulama ini kemudian ya sudahlah batal (dianggap tidak melanggar AD/ART) tetapi berwudhu kembali, bertobat. Kalau ulama yang bilang begitu kita sami'na watho'na. Tapi kalau misal batalnya dan harus diganti imamnya, ya kita ikut juga," kata Anwar.

Dia menilai, yang mampu mengurai sekaligus menyelesaikan kisruh internal partai adalah alim ulama pendiri PPP. Partai berlambang kabah ini didirikan alim ulama perwakilan partai pada waktu itu yaitu partai NU, partai Muslimin Indonesia, Partai Serikat Islam Indonesia, dan Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah.

lalu siapa yang kemungkinan bakal menjadi imam baru alias Ketua Umum PPP yang baru? Anwar hanya menegaskan bahwa PPP memiliki calon yang memenuhi syarat untuk menjabat sebagai Ketua Umum. PPP tidak kehabisan stok kader potensial.

"Yang jelas, Kader PPP tidak kekurangan. Kan calon-calon imam yang memenuhi persyaratan kan banyak, Haji Lulung pun bersyarat. Karena untuk jadi ketua umum minimal satu periode dari kepengurusan," ucapnya.

Sudah sejak lama Abraham Lunggana alias Haji Lulung berambisi menjadi Ketua Umum PPP. Pernyataan itu pernah disampaikan saat dia dipecat oleh Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta Djan Faridz. Kini peluang Lulung menjadi Ketua Umum PPP terbuka lebar. Musyawarah Nasional PPP membuka peluang mencari ketua umum baru sebagai solusi kisruh dalam tubuh partai. Namun Lulung masih malu-malu dan tak ingin berkomentar banyak.

"Nanti, soal nanti itu, jangan dibakar sekarang. Tetap harus lewat konstitusi jangan begini 'Eh gue mau jadi Ketum, lah lu siapa? yang milih siapa? PPP punya umat,' karena saya sudah dipecat, saya pengurus mewakili umat," kata Lulung.

Wakil Ketua DPRD DKI ini mengaku tidak ingin terburu-buru. Dia masih ingin melihat arah Munas PPP nanti. "Kita lihat arah dari pada Munas Ulama, lihat saja, kami patuh dan turut kalau terjadi rekonsiliasi dan mereka (Djan dan Romi) bisa memberikan pertanggungjawaban terkait keputusannya tentang mendukung pilgub DKI ya sudah silakan saja," ungkapnya.