Merdeka.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendukung pernyataan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang meminta pemerintah China terbuka kepada masyarakat internasional mengenai dugaan pelanggaran HAM terhadap masyarakat Muslim Uighur di kawasan Xinjiang, China.

"Keterbukaan sikap ini agar menghilangkan kecurigaan dunia serta dapat mengakhiri kontroversi yang berkepanjangan," kata Wakil Sekjen DPP PPP Achmad Baidowi dalam keterangannya, Kamis (19/12).

PPP mengharapkan diplomasi yang lebih aktif dari Menlu Retno Lestari Priansari Marsudi, sehingga dapat diperoleh penjelasan detail soal nasib Muslim Uighur.

"Seperti dugaan pendidikan vokasi yang seperti kamp tertutup, atau pelarangan ibadah termasuk kemungkinan mengonsumsi makanan yang tidak sesuai ajaran Islam. Hasil penjelasan tersebut bisa disampaikan ke muslim Indonesia sehingga tidak ada lagi informasi yang simpang siur," ujarnya.

Fraksi PPP DPR melalui anggota di Komisi I, meminta pemerintah Indonesia dapat berdialog dengan pemerintah China agar dapat ditemukan model pembangunan yang lebih sesuai di Uighur seperti misalnya otonomi khusus di Aceh.

"Dengan tanpa bermaksud mengintervensi urusan dalam negeri negara lain, model pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dapat dipelajari dan diterapkan pemerintah China, termasuk model otonomi khusus di Aceh. Paling tidak bertukar pengalaman antarnegara menjadi bagian Indonesia untuk turut serta menciptakan perdamaian dunia," jelasnya.

Baidowi meminta pemerintah dan ormas-ormas Islam untuk menjaga soliditas dan kesatuan sikap demi melindungi hak-hak asasi manusia Muslim Uighur, sebagaimana juga umat Islam di belahan dunia lainnya.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta pemerintah China membuka akses informasi terkait konflik kemanusiaan yang terjadi pada Muslim Uighur di kawasan Xinjiang, China.

"Kita berharap semua pihak terbuka, lebih terbuka, termasuk (Pemerintah) China. China sudah memberikan alasannya bahwa kamp-kamp mereka bukan untuk indoktrinasi tapi semacam pelatihan. Maka kita minta nanti lebih terbuka," kata Ma'ruf Amin di Kantor Wapres Jakarta, Selasa (17/12).

Dia juga menegaskan sikap pemerintah Indonesia untuk menjunjung prinsip perlindungan hak asasi manusia (HAM), khususnya terhadap etnis Muslim Uighur yang diduga mendapat perlakuan diskriminatif oleh pemerintah China.

"Pemerintah (Indonesia) konsisten soal perlindungan hak asasi manusia. Kita akan mendukung upaya-upaya perlindungan dan mengajak pemerintah China untuk melindungi hak asasi manusia," ucapnya menegaskan.

Sementara itu, terkait dugaan adanya ormas Islam Indonesia yang 'dibujuk' pemerintah China untuk tidak terlalu kritis menyikapi konflik Uighur, Ma'ruf Amin mengatakan tudingan tersebut telah dibantah oleh ormas-ormas Islam.

"Kalau ormas Islam kan sudah ada bantahan dari masing-masing ormas, bahwa itu tidak benar. Saya kira yang membantah ormas Islam saja," ujarnya.

Reporter: Delvira Hutabarat

Sumber: Liputan6.com