Merdeka.com - 32 Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PPP versi Muktamar Jakarta mendesak Ketua Umum PPP Djan Faridz mencabut dukungan politik kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pemilihan Presiden 2019. Desakan itu disampaikan dalam Rapat Pimpinan Nasional III (Rapimnas) DPP PPP.

Ketua DPP PPP kubu Djan Faridz, Jafar Alkatiri menjelaskan desakan itu disebabkan mayoritas DPW PPP memandang kebijakan pemerintahan Jokowi selama ini tidak adil.

"Mencermati kondisi bangsa beberapa tahun terakhir, serta memperhatikan aspirasi sebagian besar umat Islam Indonesia, dan menganalisis peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya dan keagamaan yang tidak mencerminkan keadilan," kata Fajar.

Merespons aspirasi tersebut, kata dia, DPW menegaskan dan mengusulkan kepada DPP PPP Muktamar Jakarta tidak memberikan dukungan kembali bagi pencalonan Jokowi sebagai calon presiden di 2019.

"Karena sebagaimana amanah Pancasila. Dan cita-cita tujuan pembangunan nasional, maka kami dewan pimpinan wilayah PPP seluruh Indonesia menyatakan dan mengusulkan kepada DPP PPP untuk tidak memberikan dukungan kepada Jokowi sebagai calon Presiden pada periode berikutnya," tandasnya.

Menanggapi itu, Ketua Umum PPP versi Muktamar Pondok Gede, Romahurmuziy menunjukkan bahwa pihak Djan Faridz tidak ikhlas untuk mendukung Jokowi.

"Ya itulah ada udang di balik batu. Maka itulah batunya terungkap udangnya kelihatan. Saya hanya ingin mengatakan jika mendukung seseorang dukunglah dengan ikhlas. Dan ketika dukungan itu tidak ikhlas ketahuan," kata Romi.

Menurut Romi, yang terlihat sekarang yaitu Djan Faridz tidak mendukung Jokowi lantaran tidak diberikan SK. Romi juga mengatakan sikap Djan Faridz adalah bentuk pengulangan yang pernah dilakukan.

"Enggak diberikan SK jadinya tidak mendukung," ungkap Romi.

"Saya tidak kaget, karena sejak dulu. Karena itu terjadi memberikan dukungan pak Prabowo, sehingga dia lakukan ini adalah pengulangan episode sikap-sikap politik dari masa-masa yang lalu. Maka itu sudah bisa dinilai. Dan masyarakat yang bisa menilai hal tersebut," tambah Romi.

Tahun lalu, Djan memantapkan dukungan kepada pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla dan mengawal setiap kebijakan yang dikeluarkan. Djan tidak mempermasalahkan dukungan PPP pada pemerintah seperti tidak dibalas.

Djan pun tidak mempermasalahkan setiap bikin acara tidak pernah dihadiri oleh Jokowi. "Itu hak prerogatif beliau (untuk menghadiri acara partai manapun) jangan komplain. Yang penting kami (PPP) dukung pemerintah Jokowi-JK tanpa mengharapkan apapun," kata Djan di 2016.

Dengan demikian, Djan menepis anggapan dukungan ke Jokowi untuk mendapatkan SK Kepengurusan. Menurut dia, apabila ke depan Menkum HAM memberikan SK kepengurusan, bukan karena dukungan melainkan karena pihaknya yang sah.

Selain itu, Djan juga membantah mendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)- Djarot Saiful Hidayat di Pilgub DKI adalah untuk memuluskan kedekatan dengan pemerintah. Diketahui, Ahok-Djarot diusung oleh PDIP, NasDem, Hanura dan Golkar.

"Seperti, Ahok telah menyanggupi untuk menggaji marbot (pegawai) masjid, serta menggaji ustaz dan ustazah yang mengajar mengaji anak-anak di masjid dan musala. Kalau ada orang yang membantu dan memperjuangkan nasib konstituen partai kami yang notabenenya umat Islam, masak enggak saya dukung," kata Djan.