Merdeka.com - Kritikan Ketua DPW PPP Jatim Musyafak Noer soal nama Waki Gubernur Jatim Emil E Dardak yang masuk bursa Ketua DPD Partai Demokrat Jatim mulai memicu perang urat saraf. Pasalnya, pengurus Partai Demokrat yang pasang badan pada Emil, menyentil balik partai lain yang turut campur dalam urusan internalnya.

Agung Mulyono, Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan DPD Partai Demokrat Jawa Timur meminta semua pihak termasuk Ketua DPW PPP Jatim Musyafak Noer untuk tidak menghalangi Emil Dardak menjadi Ketua DPD Partai Demokrat Jatim. Selain saat ini Emil Dardak sudah menjabat Plt Ketua DPD PD Jatim, pasangan Gubernur Khofifah Indar Parawansa ini juga diusung partai politik saat pilgub Lalu.

“Jangan lupa, Gubernur dan Wagub berangkat dari partai politik. Lalu kenapa tidak boleh menjadi ketua partai politik? jangan mengada-ada lah,” katanya, Selasa (2/2).

Menurutnya, sudah menjadi aturan yang baku bahwa pilkada di negeri ini mesti lewat jalur politik. Hampir semua kepala daerah juga punya jabatan politik di partainya.

“Bahkan banyak yang menjadi Ketua, Jangan lupa, Wagub Jawa Tengah itu juga pengurus Harian DPW PPP Jateng,” ujar Agung menyentil balik.

Tak Hanya itu, di Jawa Timur ini saja banyak kepala daerah/wakil kepala di tingkat kabupaten/kota jadi pengurus atau bahkan ketua Parpol. Buktinya mereka bisa menjalankan tugas-tugasnya tanpa tumpang tindih.

Apalagi kedewasaan berpolitik Emil Dardak sudah pasti sangat memahami kapan ia menjalankan tugas sebagai Wakil Gubernur dan kapan menjadi ketua Partai Demokrat.

“Sebelum ini, Ketua Partai Demokrat Jatim adalah Gubernur Jawa Timur Pakde Karwo, tidak ada masalah. Jadi idealnya justru kepala daerah itu jadi ketua partai,” terangnya.

Hal senada disampaikan oleh, Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPRD Jatim Sri Subiati. Wanita yang akrab disapa yang akrab disapa Bu Anti ini meminta siapapun jangan mengurusi urusan internal Partai Demokrat.

“Jangan mengurusi Partai lain, jangan mengobok-obok partai kami. Beretikalah cara berpolitiknya,” tandasnya.

Ia memastikan bahwa pelaksanaan Musda VI DPD Partai Demokrat Jatim berjalan lancar. Saat ini hampir mayoritas DPC dan semua Anggota Fraksi Demokrat DPRD Jatim Sudah setuju mengusung kembali Emil Elestianto Dardak sebagai Ketua DPD PD Jatim untuk lima tahun mendatang.

“Kita sudah mengantongi suara hampir aklamasi untuk Pak Emil Dardak jadi ketua DPD duet dengan Mas Bayu sebagai Sekretaris DPD untuk masa lima tahun ke depan,” paparnya.

Kritik PPP

Munculnya nama Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak dalam bursa calon Ketua DPD Partai Demokrat Jatim menuai kritik. Pasalnya, dua pucuk pimpinan Jawa Timur dianggap lebih ideal jika dipimpin oleh golongan non partai politik, seperti yang terjadi saat ini.

Kritikan ini disampaikan oleh ketua DPW PPP Jatim, Musyafak Noer. Ia menyatakan, idealnya posisi Emil Dardak sebagai wakil Gubernur perlu dijaga keharmonisannya dengan Gubernur Khofifah Indar Parawansa yang tidak berbaju partai apapun.

“Memang posisi gubernur dan wakil gubernur itu jabatan politis. Namun, idealnya tak berparpol. Untuk menunjukkan netralitas keduanya,” jelasnya, Senin (1/2).

Musyafak mengakui jika siapapun berhak bergabung dengan Partai Politik dan hal itu adalah hak mendasar setiap warga. Namun, ketika jabatan untuk publik melekat, maka kepentingan publik haruslah diprioritaskan.

“Khawatirnya, kalau berbaju partai, aktifitas sebagai pasangan kepala daerah terganggu. Dan urusan rakyat akan menjadi nomor kesekian, apalagi menjabat sebagai ketua partai,” lanjutnya.

Sebagai Partai politik yang juga pengusung pasangan Khofifah-Emil pada Pilgub Jatim 2018 lalu, ia ingin mengajak kebersamaan kerjasama dengan parpol pengusung lainnya tetap terjaga. Olehnya kalau setiap parpol dalam pilkada mengusung dan mendukung calon kepala daerahnya agar kepentingan-kepentingan masing-masing parpol untuk masyarakat terealiasi.

“Namun, jika menang calon yang diusung dan didukung maka secara otomatis kepala daerah milik semua golongan. Tak hanya milik parpol pengusung atau pendukung saja. Otomatis milik semuanya,” jelasnya.

Ia menyebut, jika kepala daerah berbaju ketua partai, dikawatirkan akan berat sebelah dan mengedepankan parpol yang diikutinya. Hal ini pun dianggap kurang etis dipandang masyarakat.

“Pasangan kepala daerah harus netral dan tak sarat kepentingan parpol tertentu. Pasangan kepala daerah jika sudah terpilih otomatis milik publik,” jelasnya.

Demikian pula dengan sosok Emil Dardak yang saat ini Plt Ketua Demokrat Jatim, pihaknya menghimbau agar ia tak berpartai mengingat jabatan wagub masih melekat pada dirinya.

“Contohlah Bu Gubernur Khofifah tak berpartai aktif. Ini hanya saran kami saja agar pak wagub Jatim lebih fokus bersama bu Gubernur bersinergi untuk membangun masyarakat Jatim lebih makmur lagi sesuai dengan nawa bhakti satya yang digunakan saat kampanye Pilgub Jatim,” jelasnya.

Diketahui, jelang Musda Demokrat Jatim yang rencananya akan digelar di bulan Februari 2021 ini, muncul sejumlah nama untuk memperebutkan posisi Ketua yang baru.

Nama-nama yang mencuat dalam bursa calon ketua Demokrat Jatim itu antara lain Emil Elestianto Dardak (Plt Ketua DPD PD Jatim), Achmad Iskandar (Wakil Ketua DPRD Jatim), Agus Dono Wibawanto (Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim), Sri Subianti (Ketua FPD DPRD Jatim) dan Bayu Airlangga (Sekretaris DPD PD Jatim).