Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PPP: Atas Nama Hukum Romahurmuziy Memang Harus Dibebaskan

PPP: Atas Nama Hukum Romahurmuziy Memang Harus Dibebaskan Romahurmuziy bebas. ©2020 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyambut positif bebasnya mantan ketua umum (Ketum) PPP Romahurmuziy alias Rommy. Bebasnya Rommy dinilai sebagai berkah ramadan bagi Rommy maupun keluarga.

"Tentu itu menjadi berkah ramadan bagi Pak Rommy bisa berkumpul dengan keluarga," kata Wasekjen PPP Achmad Baidowi, kepada merdeka.com, Kamis (30/4).

Sebagaimana diketahui, terpidana kasus jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) itu akhirnya menghirup udara bebas. Setelah menjalani masa tahanan satu tahun.

Hukuman satu tahun penjara itu dijalani Romahurmuziy alias Rommy setelah Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta mengabulkan banding yang diajukannya. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pun memangkas hukuman Romi menjadi satu tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan penjara.

"Tentu PPP menilai kalau bicara putusan PT harusnya bebas. Apalagi ada perintah dari MA kepada PT, bahwa masa tahanan terdakwa sudah sama dengan vonis. Maka atas nama hukum harus dibebaskan. Soal ada upaya hukum kasasi itu tak menghilangkan hak terdakwa. Kami berharap putusan MA diterapkan secara konsekuen," ujar Baidowi.

"Namun sejauh ini, kami belum bisa komunikasi dengan keluarga pak Rommy. Atas nama hukum, KPK juga tunduk pada putusan hakim," imbuhnya.

Ketika dikonfirmasi terkait mungkinkah ada kemungkinan bagi Rommy untuk kembali bergabung bersama keluarga besar PPP, Achmad Baidowi enggan memberikan jawaban tegas. Hal tersebut, jelas dia, merupakan hak politik Rommy.

"Apakah kembali masuk ke PPP, itu sepenuhnya hak politik ada di Pak Rommy. Tapi berdasarkan informasi, beliau masih fokus kasasi di MA," tandasnya.

(mdk/rnd)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Romy PPP Ngebet Ingin Putusan MK Soal Ambang Batas Parlemen Berlaku Sekarang

Romy PPP Ngebet Ingin Putusan MK Soal Ambang Batas Parlemen Berlaku Sekarang

Rommy menilai seharusnya keputusan itu bisa berlaku pada Pemilu 2024 ini.

Baca Selengkapnya
Rommy Ungkap Muncul Aspirasi PPP Jadi Oposisi

Rommy Ungkap Muncul Aspirasi PPP Jadi Oposisi

PPP tengah fokus mengawal penghitungan suara sampai KPU mengumumkan hasil Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
PPP Siap Bawa Isu Suara Tak Masuk Akal PSI ke Hak Angket DPR

PPP Siap Bawa Isu Suara Tak Masuk Akal PSI ke Hak Angket DPR

"PPP akan meminta hal ini bagian yang termasuk dibongkar seterang-terangnya di hak angket pekan ini!,” kata Romy

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
PPP Minta KPU dan Bawaslu Turun Tangan Usut Peningkatan Signifikan Suara PSI di Pemilu 2024

PPP Minta KPU dan Bawaslu Turun Tangan Usut Peningkatan Signifikan Suara PSI di Pemilu 2024

Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romy meyakini ada ledakan yang tidak wajar dari suara PSI.

Baca Selengkapnya
PP Muhammadiyah: Bulan Ramadan Momentum Redam Konflik Setelah Pemilu

PP Muhammadiyah: Bulan Ramadan Momentum Redam Konflik Setelah Pemilu

Namun demikian, Abdul menekankan di bulan Ramadan tidak berarti melarang adanya perdebatan atau kritik yang tajam antar kelompok asal dengan kepala dingin.

Baca Selengkapnya
Rommy PPP Bongkar Modus Loloskan PSI ke Senayan

Rommy PPP Bongkar Modus Loloskan PSI ke Senayan

Menurut Rommy, penggelembungan suara PSI banyak terungkap, bukan di tingkat TPS, tapi diduga mulai di pleno tingkat kecamatan.

Baca Selengkapnya
Pemprov Kaltim Kerahkan 17 Ribu Pasukan BKO Demi Amankan Pemilu 2024

Pemprov Kaltim Kerahkan 17 Ribu Pasukan BKO Demi Amankan Pemilu 2024

Upaya itu dilakukan demi mengamankan penyelenggaraan pesta demokrasi di Benua Etam.

Baca Selengkapnya
Timnas AMIN soal Prabowo Naik Pangkat: Rezim Omon-Omon, Enggak Karu-karuan

Timnas AMIN soal Prabowo Naik Pangkat: Rezim Omon-Omon, Enggak Karu-karuan

Kata dia, pemberian pangkat jenderal kehormatan yang diklaim sebagai apresiasi dari negara kepada menteri tersebut juga tidak tepat.

Baca Selengkapnya
Benny Rhamdani Mengaku Sudah Kantongi Bukti Kecurangan Pemilu 2024

Benny Rhamdani Mengaku Sudah Kantongi Bukti Kecurangan Pemilu 2024

Untuk itu, Tim Ganjar Mahfud tengah mengumpulkan bukti kecurangan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya