PPP Anggap Penarikan Penyidik dan Jaksa KPK Hal Biasa
Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menilai penarikan penyidik dan jaksa KPK ke masing-masing institusinya merupakan hal yang biasa. Arsul tidak melihat hal yang urgen apakah penarikan karena mereka menangani kasus caleg PDIP Harun Masiku.
Sekjen PPP itu mengatakan, informasi tersebut cuma analisis media. Sedangkan, sebagai anggota komisi hukum DPR, menurutnya tak perlu di dalami hal demikian.
"Kan biasanya begini analisis media dipas-paskan saja apakah beneran atau enggak kita enggak tahu. Kan begini DPR menanyakan itu sudah kita tanyakan tetapi itu hal yang bagi kami bukan hal yang katakan harus didalami sedalam-dalamnya," ujar Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (31/1).
Dia membandingkan dengan kasus yang lebih urgen. Misalnya dugaan penyiksaan terhadap Lutfhi Alfiandi.
"Kalau seperti ini harus dalami betul, kalau urusan orang tadinya di sini pindah ke sana so what begitu lah," ucapnya.
Anggap Kebenaran akan Terungkap Nantinya
Arsul mengatakan, informasi yang benar apakah penyidik dan jaksa itu ditarik karena kasus Harun akan ketahuan sendiri.
"Jadi menurut saya, kebenaran itu akan menemukan jalannya sendiri. Jadi nanti akan ketahuan tetapi tak dijawab hari ini. Antara kun dan fayakun ada proses dan itu perlu ada kesabaran," ucapnya.
Arsul turut menanggapi sulitnya KPK menangkap Harun. Dia mengatakan, dari dahulu ada orang sakti yang sulit ditemukan.
"Kan dari dulu ada orang sakti yang sulit ditemukan," kata dia.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Akui Kepercayaan Terhadap KPK Kurang, Mahfud Ingin Kembalikan UU KPK Lama Jika Terpilih Jadi Wapres
Mahfud menegaskan keberadaan lembaga antirasuah itu masih sangat dibutuhkan untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Baca SelengkapnyaKPK Panggil Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad jadi Saksi Kasus Korupsi APD Kemenkes
KPK memanggil Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad Al-haddar untuk diperiksa keterkaitannya atas kasus korupsi pengadaan Alat Alat Pelindung Diri (APD) Kemenkes RI
Baca SelengkapnyaPPP Tegaskan Siap Dukung Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024
Sikap tegas mendorong hak angket di DPR agar pelaksanaan pemilu serentak pada 14 Febuari lalu dapat terang benderang.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
2 Kali Mangkir Dipanggil KPK, Shanty Alda Berpotensi Dijemput Paksa Terkait Dugaan Suap Gubernur Malut
Ia dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 29 Januari dan 20 Februari 2024
Baca SelengkapnyaJelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik
DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.
Baca SelengkapnyaKPK Buka Peluang Panggil Keluarga Inti SYL untuk Usut Dugaan TPPU
"Penyidik memang membutuhkan keterangan dari pihak keluarga intinya, dalam rangka menelusuri aliran uang dan aset," kata Ali
Baca SelengkapnyaPKB Usung Misi Perubahan di Pilkada Serentak 2024, Bakal Kampanye Ala Slepet Imin dan Desak Anies
"Perubahan yang diusung Gus Muhaimin Iskandar bersama Mas Anies dalam Pilpres 2024 menjadi misi PKB dalam Pilkada serentak," kata Huda
Baca SelengkapnyaPakar Nilai DPD RI Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu Tak Memiliki Landasan Hukum, Ini Dalilnya
Rullyandi menilai, persetujuan pembentukan pansus oleh anggota dan pimpinan DPD RI ini pun melanggar UU MD3.
Baca SelengkapnyaJaksa: Penasihat Hukum Memframing Syahrul Yasin Limpo Pahlawan, Bukan Pelaku Pidana
Jaksa KPK menyebut kuasa hukum Syahrul Yasin Limpo melakukan framing persidangan seolah-olah SYL merupakan pahlawan
Baca Selengkapnya