Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PPP Anggap Penarikan Penyidik dan Jaksa KPK Hal Biasa

PPP Anggap Penarikan Penyidik dan Jaksa KPK Hal Biasa arsul sani. ©2019 Merdeka.com/hari ariyanti

Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menilai penarikan penyidik dan jaksa KPK ke masing-masing institusinya merupakan hal yang biasa. Arsul tidak melihat hal yang urgen apakah penarikan karena mereka menangani kasus caleg PDIP Harun Masiku.

Sekjen PPP itu mengatakan, informasi tersebut cuma analisis media. Sedangkan, sebagai anggota komisi hukum DPR, menurutnya tak perlu di dalami hal demikian.

"Kan biasanya begini analisis media dipas-paskan saja apakah beneran atau enggak kita enggak tahu. Kan begini DPR menanyakan itu sudah kita tanyakan tetapi itu hal yang bagi kami bukan hal yang katakan harus didalami sedalam-dalamnya," ujar Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (31/1).

Dia membandingkan dengan kasus yang lebih urgen. Misalnya dugaan penyiksaan terhadap Lutfhi Alfiandi.

"Kalau seperti ini harus dalami betul, kalau urusan orang tadinya di sini pindah ke sana so what begitu lah," ucapnya.

Anggap Kebenaran akan Terungkap Nantinya

Arsul mengatakan, informasi yang benar apakah penyidik dan jaksa itu ditarik karena kasus Harun akan ketahuan sendiri.

"Jadi menurut saya, kebenaran itu akan menemukan jalannya sendiri. Jadi nanti akan ketahuan tetapi tak dijawab hari ini. Antara kun dan fayakun ada proses dan itu perlu ada kesabaran," ucapnya.

Arsul turut menanggapi sulitnya KPK menangkap Harun. Dia mengatakan, dari dahulu ada orang sakti yang sulit ditemukan.

"Kan dari dulu ada orang sakti yang sulit ditemukan," kata dia.

(mdk/eko)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Akui Kepercayaan Terhadap KPK Kurang, Mahfud Ingin Kembalikan UU KPK Lama Jika Terpilih Jadi Wapres

Akui Kepercayaan Terhadap KPK Kurang, Mahfud Ingin Kembalikan UU KPK Lama Jika Terpilih Jadi Wapres

Mahfud menegaskan keberadaan lembaga antirasuah itu masih sangat dibutuhkan untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Baca Selengkapnya
KPK Panggil Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad jadi Saksi Kasus Korupsi APD Kemenkes

KPK Panggil Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad jadi Saksi Kasus Korupsi APD Kemenkes

KPK memanggil Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad Al-haddar untuk diperiksa keterkaitannya atas kasus korupsi pengadaan Alat Alat Pelindung Diri (APD) Kemenkes RI

Baca Selengkapnya
PPP Tegaskan Siap Dukung Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

PPP Tegaskan Siap Dukung Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

Sikap tegas mendorong hak angket di DPR agar pelaksanaan pemilu serentak pada 14 Febuari lalu dapat terang benderang.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
2 Kali Mangkir Dipanggil KPK, Shanty Alda Berpotensi Dijemput Paksa Terkait Dugaan Suap Gubernur Malut

2 Kali Mangkir Dipanggil KPK, Shanty Alda Berpotensi Dijemput Paksa Terkait Dugaan Suap Gubernur Malut

Ia dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 29 Januari dan 20 Februari 2024

Baca Selengkapnya
Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik

Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik

DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.

Baca Selengkapnya
KPK Buka Peluang Panggil Keluarga Inti SYL untuk Usut Dugaan TPPU

KPK Buka Peluang Panggil Keluarga Inti SYL untuk Usut Dugaan TPPU

"Penyidik memang membutuhkan keterangan dari pihak keluarga intinya, dalam rangka menelusuri aliran uang dan aset," kata Ali

Baca Selengkapnya
PKB Usung Misi Perubahan di Pilkada Serentak 2024, Bakal Kampanye Ala Slepet Imin dan Desak Anies

PKB Usung Misi Perubahan di Pilkada Serentak 2024, Bakal Kampanye Ala Slepet Imin dan Desak Anies

"Perubahan yang diusung Gus Muhaimin Iskandar bersama Mas Anies dalam Pilpres 2024 menjadi misi PKB dalam Pilkada serentak," kata Huda

Baca Selengkapnya
Pakar Nilai DPD RI Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu Tak Memiliki Landasan Hukum, Ini Dalilnya

Pakar Nilai DPD RI Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu Tak Memiliki Landasan Hukum, Ini Dalilnya

Rullyandi menilai, persetujuan pembentukan pansus oleh anggota dan pimpinan DPD RI ini pun melanggar UU MD3.

Baca Selengkapnya
Jaksa: Penasihat Hukum Memframing Syahrul Yasin Limpo Pahlawan, Bukan Pelaku Pidana

Jaksa: Penasihat Hukum Memframing Syahrul Yasin Limpo Pahlawan, Bukan Pelaku Pidana

Jaksa KPK menyebut kuasa hukum Syahrul Yasin Limpo melakukan framing persidangan seolah-olah SYL merupakan pahlawan

Baca Selengkapnya