Merdeka.com - Direktur Pencapresan PKS Suhud Alynudin mengklarifikasi pernyataannya soal opsi abstain dalam Pilpres 2019 jika kader tak dipilih menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, opsi tersebut baru sebatas usulan pribadi dan belum menjadi sikap resmi partai.

"Saya ingin menyatakan itu pernyataan pribadi saya dan bukan merupakan keputusan resmi partai," kata Suhud saat dihubungi, Kamis (2/8).

Suhud menjelaskan, mekanisme pengambilan keputusan strategis termasuk dukungan dan koalisi di Pilpres 2019 dilakukan melalui 2 tahap. "Pertama, pembahasan di rapat Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) sebagai badan pekerja harian Mejelis Syuro," kata dia.

Selanjutnya, hasil rapat DPTP dibawa ke Majelis Syuro PKS untuk dibahas dan diputuskan menjadi sikap resmi partai. "Kedua, hasil keputusan DPTP dibawa ke sidang Majelis Syuro untuk dibahas lebih lanjut dan diambil keputusan resmi PKS," tandas Suhud.

Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mempertimbangkan untuk abstain atau tidak bersikap di Pemilu Serentak 2019. Sikap itu kemungkinan akan dilakukan jika kader PKS tidak dipilih menjadi calon wakil presiden oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"(Abstain) itu salah satu opsi yang mungkin diambil kalau memang situasinya tidak memungkinan," kata Suhud.

Suhud menuturkan, PKS masih menunggu keputusan soal cawapres yang dipilih oleh Prabowo. Pihaknya masih berpegang kepada putusan Majelis Syuro yang mengajukan 9 kader sebagai cawapres.

Selain keputusan Majelis Syuro, PKS juga menimbang hasil rekomendasi ijtima ulama GNPF dan tokoh nasional. Ijtima ulama merekomendasikan dua nama cawapres yaitu Ustaz Abdul Somad dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri.