Merdeka.com - Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan seharusnya sejalan dengan visi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah dan pesantren. Dalam kampanye politiknya di Pilpres 2014, Jokowi berjanji akan membawa kualitas pendidikan di madrasah dan pesantren menjadi lebih baik.

Demikian hal itu diungkapkan Anggota Komisi VIII DPR Maman Imanulhaq, menanggapi kebijakan sekolah delapan jam per hari selama lima hari dalam seminggu yang dikeluarkan Mendikbud. Maman menyebut kebijakan Mendikbud justru kontraproduktif dengan visi dan harapan Presiden Jokowi.

"Kebijakan sekolah lima hari berpotensi mengancam eksistensi Madrasah Diniyah yang sekian lama ada tumbuh berkembang di masyarakat," kata Maman dalam pesan singkatnya, Jakarta, Selasa (13/6).

Maman menyesalkan sikap Mendikbud yang bersikeras kukuh mengeluarkan kebijakan tersebut. Padahal sejak awal digulirkan banyak yang menentang, termasuk dirinya yang keras menolak.

"Kinerja Jokowi dalam hal pendidikan sudah bagus, justru Mendikbud malah bikin gaduh dengan kebijakan kontroversial itu", tambah Maman.

Karena itu, Politisi PKB itu meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, agar mengkaji ulang dan membatalkan kebijakan kontroversi itu. Melihat dinamika yang berkembang saat ini, kata dia, pemerintah harus bersikap arif untuk menghentikan kegaduhan yang timbul demi menjaga kondusifitas penyelenggaraan pendidikan nasional kita.

"Kami minta pemerintah ambil langkah segera duduk bersama dengan semua pihak yang berkepentingan untuk menyerap masukan dan menemukan solusi terbaik", pungkas Maman.