Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Politisi PDIP: Tak ada alasan MKD lakukan sidang etik pada Setya Novanto

Politisi PDIP: Tak ada alasan MKD lakukan sidang etik pada Setya Novanto Junimart Girsang. ©dpr.go.id

Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP, Junimart Girsang menyarankan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menunda proses investigasi atas dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua DPR Setya Novanto. Dia tidak ingin ada pihak yang mengambil keuntungan atas kasus yang menimpa Setnov.

"Biarkan lah hukum berjalan di KPK sana, biarkan lah pengacara Pak Setya Novanto itu bekerja secara profesional. Tidak menari di atas gendang orang lain," kata Junimart dalam diskusi bertajuk 'Posisi Ketua DPR: antara Politik dan Hukum' di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (8/12).

Menurutnya, tidak ada alasan bagi MKD untuk menggelar sidang etik terhadap Setnov. Hal ini karena dalam UU MD3 dan tata tertib DPR disebutkan seseorang anggota bisa diperiksa MKD jika memenuhi 3 hal, yakni tertangkap tangan, tidak mengikuti paripurna secara berturut-turut, dan dihukum 5 tahun.

"Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi MKD untuk melakukan persidangan etik kepada Pak Setya Novanto," tegasnya.

Junimart menuturkan, penahanan Setnov karena kasus korupsi e-KTP tidak perlu didramatisir akan menyandera kinerja DPR. Fraksi PDIP, kata Junimart, merasa kinerja dewan tidak terganggu dengan absennya Setnov.

"Saya tidak merasakan ada gangguan apapun, termasuk teman-teman di Fraksi PDI-Perjuangan dengan ditahannya beliau di KPK," ujarnya.

Dia mencontohkan, DPR tetap bisa menyusun Program Legislatif Nasional (Prolegnas) 2018 yang selanjutkan akan dibahas di Baleg. Kemudian, Komisi-komisi juga tetap bekerja maksimal seperti menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI dan Hakim MK.

"Terbukti tiap komisi bekerja baik, kita melakukan fit and proper test di Komisi I kepada Panglima, di Komisi III kepada hakim MK semua di ketok, dan dibacakan di paripurna dan disahkan," klaimnya.

Terlebih lagi, lanjut dia, kepemimpinan di DPR dijalankan atas prinsip kolektif kolegial. Sehingga, jika 1 pimpinan absen, masih ada 4 pimpinan lain yang mengambil alih.

"Masih ada empat pimpinan yang bisa mengelola DPR ini, namun demikian ini menjadi kewenangan partai, Partai Golkar, tentu kami tidak mencampuri," tukasnya.

Untuk diketahui, MKD DPR terus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak terkait laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan Setnov karena ditetapkan tersangka kasus korupsi e-KTP. Teranyar, MKD telah meminta keterangan dari pihak Kesetjenan utnuk memverifikasi keterangan Setnov saat diperiksa di KPK.

Jika semua keterangan telah dikantongi, MKD akan bersidang untuk memutuskan kesimpulan dalam waktu dekat. Akan tetapi, pihak MKD menyarankan sang Ketua Umum Partai Golkar agar lebih baik mundur sebelum ada putusan.

(mdk/rnd)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kabar Duka Cita, Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting Meninggal Dunia Usai Pingsan di Ruangan Kerja

Kabar Duka Cita, Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting Meninggal Dunia Usai Pingsan di Ruangan Kerja

Baskami Ginting lahir 14 Desember 1959 adalah seorang politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Baca Selengkapnya
Politikus PDIP Duga Ada Upaya Akali Hasil Pemilu untuk Ketua DPR dan Paksakan 1 Partai Dekat Penguasa Lolos

Politikus PDIP Duga Ada Upaya Akali Hasil Pemilu untuk Ketua DPR dan Paksakan 1 Partai Dekat Penguasa Lolos

Partai ini disebut-sebut masih dekat dengan penguasa di Istana.

Baca Selengkapnya
PDIP Tanggapi Sindiran Prabowo 'Ndasmu Etik' ke Anies: Tak Ada Gunanya Debat jika Tanpa Etika!

PDIP Tanggapi Sindiran Prabowo 'Ndasmu Etik' ke Anies: Tak Ada Gunanya Debat jika Tanpa Etika!

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi pernyataan ‘Ndasmu etik’ yang dilontarkan Prabowo Subianto usai debat capres dalam Rakornas Gerindra.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
PDIP: Pernyataan Jokowi Kontradiktif, Minta ASN hingga Aparat Netral tapi Mau Kampanye untuk Calon Tertentu

PDIP: Pernyataan Jokowi Kontradiktif, Minta ASN hingga Aparat Netral tapi Mau Kampanye untuk Calon Tertentu

Etika Jokowi sebagai presiden dipertanyakan PDI Perjuangan.

Baca Selengkapnya
Istana Minta Keluarnya Maruarar Sirait dari PDIP Tak Dikaitkan dengan Jokowi

Istana Minta Keluarnya Maruarar Sirait dari PDIP Tak Dikaitkan dengan Jokowi

Maruarar memutuskan keluar dari PDIP dan memilih sejalan dengan arah politik Jokowi.

Baca Selengkapnya
Respons Puan Maharani Ditanya Maruarar Sirait Keluar PDIP: Terima Kasih

Respons Puan Maharani Ditanya Maruarar Sirait Keluar PDIP: Terima Kasih

Langkah politik ini diakui Maruarar Sirait mengikuti Joko Widodo

Baca Selengkapnya
Peluang Menteri PDIP Mundur, Hasto: Gampang, Lihat Dinamika

Peluang Menteri PDIP Mundur, Hasto: Gampang, Lihat Dinamika

PDIP akan mencermati terlebih dahulu dinamika politik yang ada jelang hari pencoblosan 14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Sindir Kapolri: Suara-Suara Rakyat Harapkan Polri Netral Tak Dukung Paslon Tertentu

Sekjen PDIP Sindir Kapolri: Suara-Suara Rakyat Harapkan Polri Netral Tak Dukung Paslon Tertentu

Sekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.

Baca Selengkapnya
Jadi Kandidat Terkuat Gantikan Jenderal Agus Subiyanto, Ini Profil Menantu Luhut Letjen TNI Maruli Simanjuntak

Jadi Kandidat Terkuat Gantikan Jenderal Agus Subiyanto, Ini Profil Menantu Luhut Letjen TNI Maruli Simanjuntak

Nama Letjen TNI Maruli Simanjuntak akhir-akhir ini santer dibicarakan. Hal ini dikarenakan dirinya dikabarkan akan mengisi jabatan KSAD yang baru.

Baca Selengkapnya