Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Politisi PDIP sebut Tim Independen tak netral, ada pendukung KPK

Politisi PDIP sebut Tim Independen tak netral, ada pendukung KPK hendrawan supratikno. ©dpr.go.id

Merdeka.com - Politikus PDIP Hendrawan Supratikno menyebut Tim Independen tidak benar-benar independen menangani kisruh KPK vs Polri. Karena itu dia menilai wajar jika Tim Indepeden meminta Presiden Jokowi untuk tidak melantik Komjen Pol Budi Gunawan jadi Kapolri.

Hendrawan mengatakan, wajar saja jika Jokowi meminta masukan kepada berbagai pihak untuk menengahi kisruh KPK vs Polri ini. Namun dia menyebut, jika Tim Independen yang terdiri dari sembilan orang itu justru sebagian adalah pendukung KPK.

"Saya kira wajar ketika mencalonkan calon Kapolri Jokowi harus minta masukan berbagai pihak, termasuk partai politik pendukungnya. Rekomendasi tim 9 wajar saja. Tim 9 sebagian pendukung KPK dan mereka yang menyuarakan tidak menyetujui BG sebagai Kapolri," kata Hendrawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (29/1).

Menurut dia, keputusan tinggal di tangan Jokowi untuk melantik atau tidak Budi Gunawan sebagai Kapolri. Apakah Jokowi akan mendengar masukan dari Tim Independen yang notabene adalah lembaga ad hoc yang tidak memiliki dasar hukum.

"Sekarang tarik menarik apakah Presiden menjalankan UU selurusnya dengan mendengar rekomendasi resmi dari lembaga negara atau lembaga yang bersifat ad hoc tanpa dasar hukum," katanya.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Politikus PDIP Sebut Keppres Pemberhentian Prabowo Harus Dicabut Sebelum Beri Pangkat Baru
Politikus PDIP Sebut Keppres Pemberhentian Prabowo Harus Dicabut Sebelum Beri Pangkat Baru

Hasanuddin menyebut membuat aturan baru tidak boleh menabrak aturan yang sudah ada.

Baca Selengkapnya
PDIP Pastikan Gugatan di PTUN Jalan Terus Meski Permohonan Sengketa Pilpres Ditolak MK
PDIP Pastikan Gugatan di PTUN Jalan Terus Meski Permohonan Sengketa Pilpres Ditolak MK

PDIP menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak keseluruhan permohonan sengketa hasil Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
PDIP Dorong Pembentukan Komite Independen Awasi Transaksi Janggal Jelang Pemilu 2024
PDIP Dorong Pembentukan Komite Independen Awasi Transaksi Janggal Jelang Pemilu 2024

PPATK ungkap danya temuan transaksi keuangan janggal jelang Pemilu 2024

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
PDIP Buka Peluang Koalisi dengan PPP, Hanura, dan Perindo di Pilkada 2024
PDIP Buka Peluang Koalisi dengan PPP, Hanura, dan Perindo di Pilkada 2024

Apalagi keempat partai politik (parpol) ini merupakan korban kecurangan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Pantun Cak Imin di DPP PKS: 'Ke Jombang Membeli Es, Kalau Mau Berjuang Ya Hanya dengan PKS'
Pantun Cak Imin di DPP PKS: 'Ke Jombang Membeli Es, Kalau Mau Berjuang Ya Hanya dengan PKS'

Ketua Umum PKB ini menilai, PKS mempunyai nama partai yang sesuai dengan isu visinya yakni keadilan, sejahtera yang harus diwujudkan secara bersama-sama.

Baca Selengkapnya
Ahok: Saya Petugas Partai, Karena Kader yang Dilatih
Ahok: Saya Petugas Partai, Karena Kader yang Dilatih

PDIP disebutnya sebagai partai yang konsisten dalam memperjuangkan Ideologi Pancasila.

Baca Selengkapnya
Tim Hukum AMIN & Kubu 03 Intensifkan Komunikasi Tindaklanjuti Kecurangan Pemilu 2024
Tim Hukum AMIN & Kubu 03 Intensifkan Komunikasi Tindaklanjuti Kecurangan Pemilu 2024

PDIP berencana membentuk tim khusus yang fokus mengumpulkan berbagai dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024

Baca Selengkapnya
Kritik Pemberian Pangkat Jenderal untuk Prabowo, Adian PDIP: Jokowi Sadar Sakiti Korban Pelanggaran HAM
Kritik Pemberian Pangkat Jenderal untuk Prabowo, Adian PDIP: Jokowi Sadar Sakiti Korban Pelanggaran HAM

Politikus PDIP, Adian Napitupulu menyatakan, pemberian pangkat jenderal kehormatan kepada Prabowo Subianto menyakiti korban pelanggaran HAM masa lalu.

Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP: Pergerakan Tokoh Intelektual Cermin Buruknya Demokrasi
Sekjen PDIP: Pergerakan Tokoh Intelektual Cermin Buruknya Demokrasi

Mundurnya Mahfud MD dari jabatan Menko Polhukam disambut kuat oleh gerakan pro demokrasi.

Baca Selengkapnya