Politisi PDIP sebut Tim Independen tak netral, ada pendukung KPK
Merdeka.com - Politikus PDIP Hendrawan Supratikno menyebut Tim Independen tidak benar-benar independen menangani kisruh KPK vs Polri. Karena itu dia menilai wajar jika Tim Indepeden meminta Presiden Jokowi untuk tidak melantik Komjen Pol Budi Gunawan jadi Kapolri.
Hendrawan mengatakan, wajar saja jika Jokowi meminta masukan kepada berbagai pihak untuk menengahi kisruh KPK vs Polri ini. Namun dia menyebut, jika Tim Independen yang terdiri dari sembilan orang itu justru sebagian adalah pendukung KPK.
"Saya kira wajar ketika mencalonkan calon Kapolri Jokowi harus minta masukan berbagai pihak, termasuk partai politik pendukungnya. Rekomendasi tim 9 wajar saja. Tim 9 sebagian pendukung KPK dan mereka yang menyuarakan tidak menyetujui BG sebagai Kapolri," kata Hendrawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (29/1).
Menurut dia, keputusan tinggal di tangan Jokowi untuk melantik atau tidak Budi Gunawan sebagai Kapolri. Apakah Jokowi akan mendengar masukan dari Tim Independen yang notabene adalah lembaga ad hoc yang tidak memiliki dasar hukum.
"Sekarang tarik menarik apakah Presiden menjalankan UU selurusnya dengan mendengar rekomendasi resmi dari lembaga negara atau lembaga yang bersifat ad hoc tanpa dasar hukum," katanya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hasanuddin menyebut membuat aturan baru tidak boleh menabrak aturan yang sudah ada.
Baca SelengkapnyaPDIP menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak keseluruhan permohonan sengketa hasil Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaPPATK ungkap danya temuan transaksi keuangan janggal jelang Pemilu 2024
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Apalagi keempat partai politik (parpol) ini merupakan korban kecurangan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaKetua Umum PKB ini menilai, PKS mempunyai nama partai yang sesuai dengan isu visinya yakni keadilan, sejahtera yang harus diwujudkan secara bersama-sama.
Baca SelengkapnyaPDIP disebutnya sebagai partai yang konsisten dalam memperjuangkan Ideologi Pancasila.
Baca SelengkapnyaPDIP berencana membentuk tim khusus yang fokus mengumpulkan berbagai dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP, Adian Napitupulu menyatakan, pemberian pangkat jenderal kehormatan kepada Prabowo Subianto menyakiti korban pelanggaran HAM masa lalu.
Baca SelengkapnyaMundurnya Mahfud MD dari jabatan Menko Polhukam disambut kuat oleh gerakan pro demokrasi.
Baca Selengkapnya