Politisi PAN Pengusul RUU Ketahanan Keluarga: Angka Perceraian Tinggi

Kamis, 20 Februari 2020 09:41 Reporter : Merdeka
Politisi PAN Pengusul RUU Ketahanan Keluarga: Angka Perceraian Tinggi Sidang Paripurna DPR. ©2018 Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Anggota fraksi PAN DPR RI Ali Taher menjelaskan alasannya mengusulkan RUU Ketahanan Keluarga yang kini menjadi sorotan publik. Menurutnya, ia hanya melihat fakta tingginya angka perceraian di Indonesia.

"Ya pro kontra wajar, realitas sosial kita sudah tahu terjadi tapi fakta sosial kita menunjukkan betapa rapuhnya kondisi objektif sekarang ini dalam dunia perkawinan. Kalau ini tingkat perceraian sekarang rata-rata kabupaten itu tidak kurang dari 150-300 per bulan, per bulan loh. Belitung saja rata-rata 3.000 sampe 3.500," kata Ali di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (19/2) malam.

Banyaknya angka perceraian menurut Ali membutuhkan perhatian pemerintah, salah satunya lewat RUU tersebut. "Akibat perceraian itu menimbulkan persoalan hak asuh anak. kemudian masa depan anak, masa depan keluarga dan ini memerlukan perhatian," ucapnya.

Angka perceraian, menurut Ali juga disebabkan faktor ekonomi. "Kenapa terjadinya keretakan rumah tangga yang begitu luar biasa yang sangat sakral itu? persoalan utama itu adalah ekonomi. Banyak pengangguran, PHK, outsourcing itu berakibat akumulatif persoalan ekonomi keluarga," jelasnya.

"Oleh karena itu, UU itu menjadi sangat penting bagi kita untuk dilanjutkan agar persoalan ketahanan keluarga ini bisa menjadi alternatif pemecahan masalah sosial yang dihadapi oleh keluarga," tandasnya.

Diketahui, lima anggota DPR mengusulkan Rancangan Undang-undang (RUU) Ketahanan Keluarga. Mereka adalah Ledia Hanifa (PKS), Netty Prasetyani (PKS), Endang Maria Astuti (Golkar), Sodik Mujahid (Gerindra), dan Ali Taher (PAN).

Anggota DPR Fraksi Gerindra Sodik Mujahid menjelaskan, semangat RUU tersebut adalah untuk perlindungan keluarga, dan ketahanan keluarga yang berkualitas. Isi RUU tersebut memang banyak membawa mulai dari pernikahan, kehidupan berkeluarga, hak asuh, dan sebagainya.

Beberapa pasal menjadi sorotan. Misalnya, mengatur kewajiban istri yakni wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya serta wajib menjaga keutuhan keluarga. [ded]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini