Merdeka.com - Anggota Komisi III Fraksi NasDem Ahmad Sahroni mengatakan Jaksa Agung HM Prasetyo tidak akan mengambil kewenangan KPK. Soal kewenangan itu sempat dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi III dengan Jaksa Agung.

"Hasil RDP kemarin adalah bagian fungsi pengawasan dari Komisi III untuk kebaikan bersama dan juga kebaikan bangsa dan negara sesuai UU bahwa kejaksaan dan kepolisian mempunyai kewenangan masing-masing," kata Roni, Rabu (13/9).

Selain itu, kata Roni, wacana kewenangan KPK yakni penuntutan dikembalikan ke Kejaksaan merupakan ide dari Komisi III.

"Karena kita ingin ada pemisahan yang jelas agar ada kontrol. Bahwa barang siapa yang melakukan penyelidikan atau penyidikan (lidik/sidik), tidak melakukan penuntutan. Dan barang siapa yang melakukan penuntutan tidak mengadili," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Pansus angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan peluang munculnya rekomendasi penghilangan kewenangan penindakan KPK masih terbuka. Kewenangan penindakan akan dilimpahkan ke Kepolisian dan Kejaksaan Agung. Dengan begitu, nantinya KPK sudah tidak lagi memiliki hak untuk menyelidik, menyidik dan menuntut kasus-kasus korupsi.

Namun, Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan hal itu masih sebatas wacana. "Ini kan masih wacana yah masih rekomendasikan. Kita baru akan laksanakan apa apa yang diputuskan UU," ucapnya usai menghadiri peluncuran buku Ngeri-Ngeri Sedap di Cafe Leon, Jakarta Selatan, Minggu (10/9).

Hingga saat ini, belum ada putusan terkait penghilangan kewenangan tersebut. Sebagai lembaga negara yang taat terhadap konstitusi dan UU, Prasetyo mengakui akan melaksanakan jika kewenangan penanganan kasus korupsi dialihkan ke Kejaksaan Agung.

"Ketentuan dalam UU tentunya itu menjadi kewajiban kita selaku aparat penegak hukum, apa pun keputusan UU akan dijalankan. Karena sekarang belum punya putusan masih wacana kita lihat saja nanti. Kita belum boleh mendahului itu," ucapnya.

Prasetyo juga memastikan selama ini tidak terjadi tumpang tindih penanganan kasus korupsi antara Kejaksaan Agung dan KPK. Kedua lembaga tersebut berjalan pada koridornya masing-masing sesuai dengan regulasi yang ada.

"Enggak ada, enggak ada. Selama masing masing itu mematuhi regulasi yang ada, UU yang ada yah kita harapkan tidak tumpang tindih. Yang penting kita harus bersinergi dengan sinergitas itu diharapkan maksimal," kata dia.

Politikus Partai NasDem ini melihat KPK memiliki fungsi supervisi, koordinasi dan pencegahan atas tindakan korupsi. Namun, fungsi itu belum dilaksanakan secara maksimal sehingga perlu ada pembenahan di internal KPK.

"Masih perlu perbaikan lagi, perlu pembenahan," ujarnya.