Politisi NasDem Minta Menkum HAM Evaluasi Kinerja Dirjen PAS

Senin, 13 Mei 2019 11:50 Reporter : Ya'cob Billiocta
Politisi NasDem Minta Menkum HAM Evaluasi Kinerja Dirjen PAS Anggota Komisi III Ahmad Sahroni. ©2019 Merdeka.com

Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk mengambil langkah strategis mengevaluasi kinerja Dirjen Pemasyarakatan (PAS) Sri Puguh Utami, yang dianggap tidak mumpuni mengelola lembaga pemasyarakatan (Lapas) maupun rumah tahanan (Rutan).

Hal tersebut diungkapkan usai politisi Partai NasDem tersebut mencermati fenomena kekerasan yang terjadi antara sipir dan narapidana akhir-akhir ini, seperti di Lapas Nusakambangan dan Rutan Siak. Sahroni memandang sanksi pidana yang sudah diberikan kepada narapidana lewat putusan pengadilan, adalah hukuman yang tidak perlu ditambah oleh perilaku-perilaku sipir yang arogan.

"Kekerasan dan tindakan sewenang-wenang jelas tidak dibenarkan baik oleh norma hukum maupun norma sosial kita. Jangan tambahi hukuman mereka (narapidana) dengan perilaku arogan. Kemenkum HAM seharusnya menjaga setiap individu di jajarannya tidak bertindak sebagai pelaku pelanggar HAM," kata Sahroni di Jakarta, Senin (13/5).

Dalam hal ini menurut Sahroni, tentu berkaitan dengan kapabilitas dan kompetensi Dirjen PAS yang mengemban tanggung jawab mengelola Lapas secara profesional dan manusiawi. Terlebih Dirjen PAS Sri Puguh Utami sebelumnya berjanji akan merevitalisasi Lapas menjadi lebih profesional.

Sahroni mengungkapkan, insiden kebakaran Rutan Siak beberapa waktu lalu menjadi contoh buruknya kinerja Dirjen PAS. Kebakaran tersebut dipicu oleh perlawanan para tahanan terhadap sipir saat melakukan razia narkoba di dalam rutan.

Terkait hal itu Sahroni menilai bahwa Konflik di dalam Lapas jangan hanya dilemparkan kepada sipir atau Kalapas, melainkan harus juga mencermati kemampuan manajerial pemimpinnya, dalam hal ini Dirjen PAS.

"Saya melihat ada yang salah dengan kepemimpinan. Setelah Lapas Nusakambangan, tak lama berselang muncul di Rutan Siak," tuturnya.

Lebih jauh Sahroni memandang razia narkoba sebenarnya tidak perlu dilakukan apabila pejabat dan sipir Lapas mampu menjamin wilayahnya terbebas dari narkoba. Yang menjadi persoalan kata Sahroni, Lapas atau Rutan justru sebagai sumber pengendali narkoba.

"Ada dugaan pembiaran oleh oknum lapas. Simbiosis mutualis terbangun harmonis. Beberapa kasus membuktikan fenomena tersebut," tutup Sahroni. [cob]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini