Politisi Golkar: Jalan terbaik Setnov mundur, kalau tidak dimundurkan
Merdeka.com - DPP Partai Golkar tengah mempertimbangkan rekomendasi Tim pengkajian tentang penurunan elektabilitas partai akibat Setya Novanto terbelit kasus korupsi e-KTP. Rapat pleno telah dilakukan, hasilnya belum diputuskan apakah akan meminta Novanto mundur sebagai ketua umum atau pada akhirnya dimundurkan.
Politikus Golkar Ahmadi Noor Supit mengatakan, sebenarnya mayoritas pengurus DPP Golkar sudah sepakat untuk melengserkan Novanto. Namun, DPP masih mengkaji bagaimana cara menyelamatkan partai tapi sesuai dengan AD/ART. Sebab, Golkar tak mau lagi ada kubu-kubuan seperti dulu jika Novanto mundur tak sesuai AD/ART.
Dia menjelaskan, dalam aturan main Golkar, ketua umum bisa diganti karena tiga hal. Pertama meninggal dunia, kedua melanggar AD/ART dan ketiga mengundurkan diri. Ketiganya, kata Supit, belum terpenuhi.
"Nah apakah dalam posisi yang bersangkutan (Novanto) belum mau mengundurkan diri, apakah partai bisa mengundurkan, atau menonaktifkan, saya kira ini harus betul-betul jadi perhatian," kata Supit saat dihubungi merdeka.com, Rabu (27/9).
Dia melihat, respons DPP Golkar mayoritas positif ingin menyelamatkan partai yang tergerus elektabilitasnya semenjak kasus e-KTP ini. Namun, lagi-lagi persoalannya tengah mengkaji aturan mainnya.
"Repons DPP mayoritas sepakat (Novanto mundur) cuma kan persoalannya anggaran dasar rumah tangga belum terpenuhi. Kalau (dalam rapat) pleno sepakat, di pleno sepakat itu bisa aklamasi bisa juga voting kan gitu, voting juga bisa dianggap sebagai keputusan partai, saya kira mayoritas ingin partai ini diselamatkan siappun orang punya nurani pasti ingin," kata dia.
Supit pun berharap, ketimbang dimundurkan lebih baik Novanto mengundurkan diri secara terhormat. Kalau tidak mau juga, dia menilai, jalan satu-satunya adalah menggelar pleno, kemudian rapimnas yang berujung pada munaslub, pemilihan ketua umum baru.
"Pertama tentu kembali kepada yang bersangkutan (Novanto), kalau mestinya sebagai kader yang baik, penyelamatan partai di atas segala-galanya, jadi itu pertama mundur adalah jalan yang terbaik."
"Kedua, dimundurkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Partai Golkar dibutuhkan bangsa dan negara, ini partai besar, saya kira bisa melakukan upaya penyelamatan nonaktifkan, sangat bisa, caranya keputusan pleno menyelamatkan partai kalau kemudian menonaktifkan dibawa ke forum lebih tinggi, Rapimnas dilaporkan, kemudian menyepakati maka kesepakatan ketum dinyatakan berhalangan harus dimundurkan," kata Supit yang juga mantan Timses Ade Komarudin melawan Setya Novanto di Munas Golkar 2016.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Golkar Nomor Dua di Pileg 2024, Mungkinkah Jatah Menteri di Kabinet Prabowo Bertambah?
Airlangga ditanya apakah kursi menteri dari Partai Golkar pada pemerintahan Prabowo-Gibran bakal bertambah.
Baca SelengkapnyaIstana Jawab Keanggotaan Jokowi di PDIP Usai Maruarar Mundur: Jangan Dihubung-hubungkan dengan Presiden
Maruarar Sirait mengatakan langkah politiknya mengikuti Joko Widodo
Baca SelengkapnyaDinilai Berpeluang Jadi Ketum Golkar, Ini Respons Khas Gibran
Cawapres Gibran Rakabuming Raka memberi jawaban khas saat ditanya soal peluangnya menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Istana Minta Keluarnya Maruarar Sirait dari PDIP Tak Dikaitkan dengan Jokowi
Maruarar memutuskan keluar dari PDIP dan memilih sejalan dengan arah politik Jokowi.
Baca SelengkapnyaGolkar Tutup Kampanye dengan Konser Menjemput Kemenangan di Bandung
Partai Golkar menutup rangkaian kampanye dengan menyelenggarakan acara bertajuk "Konser Menjemput Kemenangan" di Eldorado Dome, Bandung, Jumat (9/2).
Baca SelengkapnyaMaruarar Sirait Dampingi Prabowo, Begini Respons Ketum Golkar Airlangga Hartarto
Airlangga sendiri belum memberikan sinyal rencana mengajak Maruarar Sirait untuk bergabung dengan Partai Golkar.
Baca SelengkapnyaPDIP Bongkar Dugaan Operasi Selamatkan Partai Tertentu: Suara Parpol Kecil Diambil dan Dialihkan
Politikus PDIP Deddy Yevry Sitorus menerima laporan dugaan potensi pelimpahan suara untuk memenuhi syarat lolos ambang batas parlemen partai tertentu.
Baca SelengkapnyaNama-Nama yang Digadang Maju Pilgub DKI 2024
Mulai dari politisi Golkar hingga NasDem sudah mulai ramai diperbincangkan sebagai Cagub DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaGolkar Minta Jatah 5 Kursi Menteri, Begini Respons Santai Demokrat
Golkar klaim memiliki kontribusi besar dalam memenangkan Prabowo-Gibran
Baca SelengkapnyaSEMENIT PAHAM: Ajak Orang Golput di Pemilu Bisa Dipidana, Ini Aturannya
Jangan sembarangan memprovokasi orang untuk tidak memilih di pemilu. Karena hal itu bisa melanggar pidana
Baca Selengkapnya