Merdeka.com - DPP Partai Golkar dikabarkan segera menjatuhkan sanksi kepada Ketua Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Partai Golkar Yorrys Raweyai. Rencana ini menyusul ucapan Yorrys yang menyebut Ketua Umum Partai Golkar tak lama lagi akan menyandang status tersangka kasus e-KTP.

Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR, Agus Gumiwang berharap Yorrys tidak diberi sanksi pemecatan. Dia tak mau berandai-andai apakah sanksi kepada Yorrys akan menimbulkan gejolak baru di tubuh partai Golkar.

"Saya berharap saya tidak mau berandai-andai, saya berharap bang Yorrys tidak akan dipecat," kata Agus di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/4).

Menurutnya, Yorrys merupakan aset berharga bagi Partai Golkar. Yorrys disebut kader senior yang ikut membesarkan partai berlambang pohon beringin di bawah kepemimpinan Setya Novanto.

"Bang Yorrys itu juga merupakan aset Partai Golkar. Beliau sudah lama terlibat atau bergabung dengan Partai Golkar, jasanya begitu banyak," jelas Agus.

Terkait ucapan Yorrys, Agus menyarankan agar masalah tersebut diselesaikan dengan kepala dingin. Pemanggilan Yorrys oleh DPP untuk memberikan klarifikasi sudah cukup menyelesaikan masalah.

"Bang Yorrys sudah dipanggil saja oleh DPP Sekjen untuk berbicara dari hati ke hati. Saya kira bang Yorrys juga seorang figur seorang tokoh yang logis dan rasional dan bisa mendengar," pungkasnya.

Sebelumnya, ucapan Ketua Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Partai Golkar Yorrys Raweyai yang menyebut Setya Novanto akam menyandang status sebagai tersangka kasus e-KTP berbuntut panjang. Sekjen Partai Golkar Idrus Marham memastikan Korbid Kepartaian akan memproses Yorrys karena pernyataannya itu.

"Untuk melakukan ini maka akan diproses melalui korbid pepartaian, untuk memprosesnya," kata Idrus di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (26/4).

Idrus menyebut Yorrys kemungkinan akan diberi sanksi sesuai peraturan organisasi partai nomor 7 tentang sanksi dan kedisiplinan organisasi. Dalam peraturan itu telah diatur ketentuan bagi kader partai Golkar yang terbukti melanggar disiplin dan mengganggu solidaritas harus diberi sanksi.

"Kalau kita akan kembalikan pada peraturan Golkar, bahwa siapapun, apapun posisinya apabila melakukan langkah-langkah bertentangan pada peraturan partai maka tentu akan diberikan sanksi," tegasnya.