Merdeka.com - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PPP Ahmad Baidowi menilai Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jambi kecolongan atas munculnya teriakan '2019 ganti presiden' dalam acara pagelaran seni dan budaya menyambut pemilu 2019. Menurutnya, KPUD Jambi seharusnya membuat batasan yang boleh ditampilkan partai politik saat berada di atas panggung.

"Ini boleh dibilang KPU kecolongan. Harusnya dibuat batasan atau ketentuan apa saja yang boleh disampaikan apa yang tidak boleh disampaikan," kata Awiek, sapaan Baidowi, saat dihubungi merdeka.com, Selasa (24/4).

Namun, Awiek menilai terselipnya teriakan ganti presiden yang diduga berasal dari Partai Gerindra itu bukan berarti KPUD Jambi tidak netral. Masalah ini terjadi karena KPUD tidak membuat petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan.

"Sehingga kontestan pemilu dengan bebas sebebasnya menyampaikan ekspresi sehingga terjadi lah 'kampanye' tersebut," tegasnya.

Akibat masalah ini, kata Awiek, dapat berpotensi menimbulkan gesekan di masyarakat. Untuk itu, dia menyarankan KPU membuat edaran untuk memastikan masalah tersebut tidak terulang kembali.

"Bawaslu bisa mengklarifikasi kepada KPU setempat. Kemudian untuk KPU agar membuat semacam edaran supaya hal ini tak terulang," ujar Awiek.

Diketahui, Penggalan video berdurasi 25 detik tengah ramai dibicarakan oleh warganet, khususnya di media sosial Twitter. Pasalnya, video yang di unggah oleh akun dengan nama @AdellaWibawa itu menampilkan acara Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jambi Yang terselip oleh teriakan '2019 ganti presiden' dari atas panggung.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Subhan, mengatakan orang yang melontarkan ucapan itu bukan lah pihak dari KPUD tetapi dari partai politik yang bersangkutan.

"Betul. Yang berbicara di panggung itu bukan KPU atau MC KPU, tapi pemain parodi dari partai," ucap Subhan.

Menurut Subhan, Partai Gerindra bukan satu-satunya partai yang menampilkan soal pergantian presiden dalam penampilannya. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pun, kata dia, menyuguhkan hal senada.

Meski begitu Subhan menyampaikan, memang tidak ada aturan bagi masing-masing partai politik terkait penampilan mereka di panggung. KPUD Jambi masih akan mengkaji terkait penampilan Partai Gerindra tersebut, apakah akan menegur partai yang dipimpin oleh Prabowo Subianto itu atau tidak.