Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Politikus PKS soal hak politik TNI: Jika berbeda, apa yang terjadi?

Politikus PKS soal hak politik TNI: Jika berbeda, apa yang terjadi? Jazuli Juwaini. ©2016 Merdeka.com

Merdeka.com - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo melontarkan pernyataan mengejutkan terkait hak politik bagi anggota TNI. Gatot ingin agar nantinya anggota TNI memiliki hak politik seperti warga sipil dan bisa mengekpresikan pandangan politiknya.

Anggota Komisi I Jazuli Juwaini mengatakan masih butuh proses untuk TNI diberikan hak politik. Dulu, kata Jazuli, Indonesia punya pengalaman buruh saat TNI diberi kewenangan berpolitik. Sebab, tugas dari TNI adalah menjaga kedaulatan negara dan rakyat.

"Belum waktunya sekarang, mungkin 10 atau berapa tahun kemudian. Kalau mungkin sih ya sebenernya mungkin saja," kata Jazuli saat dihubungi, Jumat (7/10).

"Tapi kita sudah pernah pengalaman di republik ini, karena ketika TNI terlibat politik praktis, ada ketidak beresan. Karena dia tugas utamanya menjaga rakyat dan membela kedaulatan," sambungnya.

Menurutnya, apabila TNI diberi hak berpolitik maka dikhawatirkan tugas utamanya akan terganggu. Kekhawatiran lainnya adalah terjadi konflik kepentingan saat pemilu. Berbeda hal jika TNI telah melepas keanggotaan dan jabatannya.

"Kalau dia dibebani politik praktis. Saya khawatir tugas utamanya terganggu. Tapi kalau mereka mau terjun ke politik, sudah tidak aktif, kan terbuka," tegasnya.

Dicontohkannya, seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Jazuli menuturkan saat SBY memutuskan untuk berkiprah di dunia politik, dan mencalonkan diri sebagai calon presiden, dia telah melepas jabatannya di TNI.

"Seperti Pak SBY, silakan aja, tidak dilarang. Kenapa saat aktif dilarang, supaya tidak conflict of interest. Contoh anda TNI, pilih A, TNI yang lain pilih B, pilih dukungan berbeda, apa yang terjadi?" tuturnya.

Oleh karena itu, Jazuli menilai TNI lebih baik menjalankan tugas sesuai tupoksinya saat ini. TNI harus fokus mereformasi dan mendekatkan diri dengan masyarakat sebelum diberikan hak untuk terlibat dalam politik praktis.

"Jauh lebih baik posisi tentara ya seperti sekarang ini. Nanti kalau sudah bagus demokrasinya, tingkat pendidikan masyarakatnya sudah bagus, ya bisa saja mungkin. Saat ini TNI harus lebih fokus mereformasi dirinya. Bagaimana bisa deket dengan rakyat, harus selalu deket," tutupnya.

(mdk/tyo)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PSI: Hak Angket Digulirkan Politisi yang Tidak Siap Menerima Kekalahan

PSI: Hak Angket Digulirkan Politisi yang Tidak Siap Menerima Kekalahan

Ganjar mengajak sejumlah parpol untuk memperkuat hak angket.

Baca Selengkapnya
Kesejahteraan TNI Diungkit dalam Debat Ketiga Capres, Berapa Gaji Anggota TNI Tahun Ini?

Kesejahteraan TNI Diungkit dalam Debat Ketiga Capres, Berapa Gaji Anggota TNI Tahun Ini?

Anies Baswedan menyebut banyak prajurit TNI belum punya rumah, tapi Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto menguasai lahan 34.000 ha.

Baca Selengkapnya
Ratusan PNS dan PPPK Dimutasi Jadi Pegawai Otorita Ibu Kota Nusantara

Ratusan PNS dan PPPK Dimutasi Jadi Pegawai Otorita Ibu Kota Nusantara

Setiap anggota PNS dan PPPK berpeluang dimutasi ke Otoritas IKN asal memenuhi kualifikasi tertentu.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
TKN soal Anies-Ganjar Beri Rapor Merah Kemenhan Era Prabowo: Tampil Politisi Tak Ngerti Pertahanan

TKN soal Anies-Ganjar Beri Rapor Merah Kemenhan Era Prabowo: Tampil Politisi Tak Ngerti Pertahanan

TKN Prabowo-Gibran menilai Anies dan Ganjar tidak punya kapastitas untuk menilai hal tersebut.

Baca Selengkapnya
Curhat Eks Napiter Kembali ke Pangkuan NKRI Sumpah Setia pada Pancasila

Curhat Eks Napiter Kembali ke Pangkuan NKRI Sumpah Setia pada Pancasila

Munir berharap agar masyarakat tetap damai dan rukun meskipun memiliki perbedaan pilihan politik.

Baca Selengkapnya
Bapaknya Pejabat Negara, Pria Ini Kenal Megawati Sejak Usia 5 Tahun Hingga Sukses Jadi Kepala Daerah

Bapaknya Pejabat Negara, Pria Ini Kenal Megawati Sejak Usia 5 Tahun Hingga Sukses Jadi Kepala Daerah

Anak tokoh nasional dianggap 'akrab' dengan Megawati sejak usia 5 tahun sampai sukses menjadi kepala daerah. Siapa sosok yang dimaksud?

Baca Selengkapnya
Pj Kepala Daerah Dicopot karena Tak Netral Jelang Pemilu, BKN Beri Penjelasan Begini

Pj Kepala Daerah Dicopot karena Tak Netral Jelang Pemilu, BKN Beri Penjelasan Begini

BKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.

Baca Selengkapnya
Pemilu Makin Dekat, Menteri Anas Ingatkan PNS Haram Terlibat Kegiatan Politik

Pemilu Makin Dekat, Menteri Anas Ingatkan PNS Haram Terlibat Kegiatan Politik

PNS yang tidak netral dapat memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek pemerintahan dan masyarakat.

Baca Selengkapnya
Jokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI

Jokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI

Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Baca Selengkapnya