Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR Abu Bakar Al Habsyi mengecam sikap pemerintah yang memblokir situs-situs Islam yang diklaim mengandung konten radikalisme. Terlebih, usul dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) ke Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemeninfo) untuk memblokir ada yang menyebut karena berisi tulisan yang menjelek-jelekkan Presiden Joko Widodo.

"Pemblokiran 19 media online yang dimintakan oleh BNPT merupakan bentuk pembegalan terhadap media. Apalagi sebagaimana dilansir beberapa media, usul BNPT ini menurut Kepala Humas dan Pusat Informasi BNPT, didasarkan alasan bahwa situs berita online tersebut kerap menjelekkan Jokowi. Tugas BNPT itu penanggulangan terorisme bukan memantau aktivitas media yang menjelekkan Presiden," kata Abu Bakar melalui keterangan tertulis, Rabu (1/4).

Oleh karena itu, politikus PKS ini menyebut BNPT hanya membuat isu radikalisme untuk menutupi tujuan utama dibalik alasan penutupan situs-situs tersebut.

"Jangan sampai BNPT terlihat ingin membungkam suara yang kritis terhadap pemerintah dibalut dengan alasan radikalisme dan terorisme," katanya.

Sebelumnya, para pengelola situs Islam mengadu ke DPR. Mereka tidak terima diblokir dan dituding menyebarkan aliran radikalisme di Indonesia.