Merdeka.com - Pemerintah rencananya bakal memberikan pinjaman modal kepada International Monetary Fund (IMF) sebesar USD 1 miliar. Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, I Gusti Agung Rai Wirajaya mengatakan pihaknya akan mempertanyakan masalah ini secara resmi.

"Kami akan bicarakan pada pimpinan fraksi, apakah kami akan sampai hak menggunakan hak angket atau hak interpelasi," kata Agung Rai kepada wartawan di Jakarta, Selasa (10/7).

Menurut Agung, keputusan yang diambil oleh pemerintah dengan memberikan pinjaman ke IMF adalah bentuk keanehan. Sebab, di waktu yang bersamaan, pemerintah justru meminjam dana ke Pemerintah Australia, World Bank, dan Asian Development Bank (ADB), yang bunganya akan ditanggung rakyat melalui pembayaran pajak.

"Apakah IMF beri efek ke kita? Selama ini toh kita tak gunakan banyak dana IMF. Ini keanehan sikap pemerintah. Lebih banyak manfaatnya kalau dana itu disalurkan ke masyarakat daripada diberikan ke IMF," tegas Agung.

"Ini mengeluarkan pinjaman tanpa izin untuk kepentingan apa? Ini justru pelanggaran hukum. Ada kepentingan apa juga? Hal ini seharusnya dibicarakan dulu dengan DPR, jangan langsung disepakati sepihak begitu saja," tambahnya.

Agung juga mengaku, hingga saat ini pemerintah belum mengajak Komisi XI DPR berbicara soal pemberian pinjaman ke IMF ini secara resmi.

"Kita ada UU Keuangan Negara. Jadi harus dibicarakan dulu dengan DPR. Kalau tak mau ikuti aturan itu, buang saja semua aturan dan UU yang sudah disahkan itu," pungkasnya.