Merdeka.com - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Aria Bima secara pribadi menyetujui usulan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay, soal penambahan jumlah pimpinan MPR, dari 5 orang menjadi 10 orang. Namun, motifnya harus demi kebersamaan.

"Yang penting motifnya, alasannya, kalau itu kebersamaan, apapun biaya politiknya, buat saya murahlah demi kebangsaan dan kebersamaan," ujar Bima disela Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan MPR RI, di Sukoharjo, Selasa (13/8) malam.

Kendati demikian, anggota MPR Fraksi PDIP itu meminta agar Undang-undang (UU) MD3 (MPR, DPR, DPRD, DPD) yang ada saat ini tetap dijalankan terlebih dahulu. Setelah MD3 dijalankan, baru kemudian dilakukan perubahan UU tersebut.

"Ini pribadi saya ya. Saya kira MD3 dijalankan dulu, kalau di MPR ada paket voting ya paket voting dulu. Kalau setelah paket voting, kalau ada yang belum masuk di pimpinan, kalau itu memang membuat suatu harmonisasi kebersamaan, karena mau amandemen baru dirubah. Tapi biarkan dulu MD3 jalan. Paketnya proporsional untuk DPR kemudian voting di MPR. Setelah itu kayak PDIP kemarin dengan PKB dan Gerindra belum ada jatah, baru dirubah MD3-nya," tandasnya.

Ia kembali menegaskan, agar MPR tetap menjalankan UU MD3 terlebih dahulu. Karena jika harus mengubah MD3 dulu dibutuhkan waktu yang cukup lama. Karena harus melibatkan pemerintah, Menkumham dan lainnya.

Terkait posisi Ketua MPR, dikatakannya, PDIP akan memberikan untuk partai lain. Namun jika jatah Ketua DPR diberikan kepada partainya. PDIP, lanjut dia, akan menyerahkan sepenuhnya kepada hasil musyawarah.

"Kalau ketuanya biar mereka bermusyawarah dulu. Kalau PDIP sudah ketua DPR, kita paham betul harmonisasi, posisi ketua MPR kita berikan kesempatan untuk yang lain," kata Bima.