Politikus Golkar Minta Wacana Amandemen UUD 1945 Tak Dipakai untuk Kepentingan Munas

Senin, 2 Desember 2019 14:02 Reporter : Wilfridus Setu Embu
Politikus Golkar Minta Wacana Amandemen UUD 1945 Tak Dipakai untuk Kepentingan Munas gerakan muda golkar mendukung percepatan munaslub. ©2017 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Politikus Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia mengatakan, hingga saat ini belum ada pembahasan di internal partai terkait wacana Amandemen UUD 1945. Dia pun mengharapkan agar wacana tersebut, tidak digunakan untuk mendapatkan agenda politik tertentu. Termasuk dalam konteks Munas Golkar.

"Belum, ini kan baru muncul berapa hari. Cuma jangan sampai isu ini menjadi komoditas politik untuk kepentingan-kepentingan orang per orang tertentu di dalam event-event politik," kata dia, Senin (2/12).

"Apalagi juga jangan sampai, event politik paling dekat buat kami ini kan Golkar, Munas Golkar. Jadi jangan sampai ada yang mengangkat isu itu untuk kepentingan politiknya menjelang Munas Golkar," imbuhnya.

Dia mengatakan, pembahasan wacana tersebut masih panjang. Pandangan berbagai pihak termasuk masyarakat harus didengarkan terlebih dahulu.

"Kemudian nanti juga kita akan membicarakan soal kuorum atau tidak kuorum. Membicarakan soal amandemen UUD 1945. Jadi saya kira kalau ada ide apapun, gagasan apapun, kita tidak boleh mematikannya, tapi kita juga tidak boleh buru-buru kemudian menyimpulkan," ungkapnya.

2 dari 2 halaman

Minta Amandemen Dibahas Banyak Pihak

Sebagai sebuah wacana, Doli memandang amandemen UUD 1945 merupakan hal yang wajar dan sah-sah saja. Namun, perlu dibahas secara mendalam dan melibatkan banyak pihak. Karena memiliki dampak yang sangat luas.

"Apalagi ini perubahan yang sangat mendasar menyangkut hajat hidup orang banyak dan sistem politik kita ke depan. Jadi saya kira sebagai sebuah wacana sah-sah saja tapi kemudian kita akan lihat perkembangan dan forum yang tepat untuk melakukan pembahasan itu," tandasnya. [eko]

Baca juga:
Politikus PDIP Nilai Pemilihan Presiden oleh MPR Kemunduran Demokrasi
Gus Solah: Pemilihan Presiden Sebaiknya Secara Langsung
LIPI Sebut Masa Jabatan Presiden Cukup 2 Periode, Tapi Tidak Berturut-turut
MPR Diingatkan Dengar Aspirasi Rakyat Terkait Wacana Amandemen UUD 1945
PKS Tolak Wacana Presiden 3 Periode dan Dipilih MPR, ini Alasannya
Jubir Kepresidenan Tegaskan Jokowi Tolak Presiden Dipilih MPR
Golkar: Rakyat Ingin Presiden Dipilih Langsung

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini