Politikus Gerindra Usulkan Dana Infrastruktur Dialihkan untuk Penanganan Covid-19

Jumat, 24 April 2020 15:56 Reporter : Fikri Faqih
Politikus Gerindra Usulkan Dana Infrastruktur Dialihkan untuk Penanganan Covid-19 Gedung DPR. Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Anggota Badan Anggaran DPR-RI, Kardaya Warnika mengatakan pemerintah telah mengajukan Rancangan Undang-undang (RUU) penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 kepada DPR-RI. Namun, angka resmi mengenai anggaran perubahan yang diajukan pemerintah ke DPR belum diterima.

"Kita mendukung program pemerintah yang akan memfokuskan dan merealokasikan anggaran pemerintah pusat guna penanggulangan, penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19 di Indonesia. Karena ini berkaitan dengan nyawa rakyat. Dan kami siap mendukung," katanya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (24/4).

Dia mempersilakan pemerintah untuk memotong anggaran yang besar-besar dan tidak berhubungan langsung serta tidak memiliki urgensi yang tinggi terhadap penanganan dan penanggulangan pandemi Covid-19. Menurutnya, pemerintah bisa memotong anggaran infrastruktur yang jumlahnya cukup besar.

Selain anggaran infrastruktur, politikus Gerindra itu menilai, anggaran yang dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) juga dapat dioptimalkan dan diefisienkan untuk penanganan serta penanggulangan Covid-19. Salah satu BLU yang saat ini disorot oleh Badan Anggaran DPR-RI adalah BAKTI.

"Kenyataannya saat ini pemerintah masih membutuhkan banyak dana untuk penanganan serta penanggulangan Pandemi Covid-19. Dana yang dikelola BAKTI dapat dipergunakan oleh Kementerian Keuangan terlebih dahulu untuk penanganan Covid-19," terangnya.

Seperti kita ketahui, sata ini BAKTI mengelola dana USO dan berencana menggunakan dana tersebut yang dikelolanya sekitar Rp3,2 triliun guna membiayai Proyek Satelit Multifungsi (SMF) SATRIA. Proyek SATRIA sendiri rencananya akan menelan dana investasi tidak kurang dari Rp21 triliun.

Namun, hingga saat ini masih belum jelas dimana saja 150.000 titik kantor polisi, TNI, pemerintahan daerah, rumah sakit, dan sekolah yang rencananya akan dihubungkan oleh SATRIA. Koordinasi dengan Kementerian/ Lembaga terkait seperti Polri, TNI, Kemendagri, Kemenkes, dan Kemendikbud juga belum pernah dilakukan oleh BAKTI.

Kardaya menyarankan pemerintah menggunakan dana Proyek SATRIA yang dikelola BAKTI guna penanganan serta penanggulangan Covid-19. Dana Proyek SATRIA dapat dipergunakan untuk membeli peralatan kesehatan, memberi makan kepada masyarakat miskin dan memberi tunjangan kepada tenaga medis yang saat ini tengah berjuang mengobati pasien Corona.

"Jadi dana harus difokuskan dan direalokasikan untuk penanganan serta penanggulangan Pandemi Covid-19. Jangan ke sektor lainnya sebab keselamatan dan kesehatan rakyat lebih tinggi dari kepentingan yang lain. Kita juga harus memastikan anggaran pemerintah dipergunakan untuk insentif para tenaga medis. Tujuannya agar mereka fokus merawat pasien Covid-19," tutupnya.

DPR juga akan akan terus mengawasi penggunaan anggaran untuk penanggulangan Covid-19. Jangan sampai anggaran penanganan dan penanggulangan Pandemi Covid-19 dipergunakan serta dimanfaatkan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. [fik]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini