Merdeka.com - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Gerindra, Nizar Zahro menegaskan bahwa pihaknya menolak usulan RUU Pengampunan Pajak (tax amnesty). Sebab, menurut dia, tax amnesty tidak mempunyai rasa keadilan kepada para wajib pajak.

Politikus Gerindra ini pun mengungkapkan kalau tidak ada jaminan para pengemplang pajak akan memberikan sepenuhnya uang mereka yang parkir di luar negeri.

"Kita melihat tidak ada jaminannya sampai saat ini mereka akan patuh mengembalikan uangnya," kata Nizar saat dihubungi, Jakarta, Jumat (16/10). I

Lebih dari itu, anggota Komisi V DPR ini menyatakan RUU pengampunan pajak tersebut lebih pantas diusulkan oleh pemerintah ketimbang DPR. Pasalnya, hal tersebut justru bisa menjadi bola panas bagi DPR.

"Pemerintah terlihat cuci tangan karena pemasukan pajak baru 55 persen dari Rp 1.294 triliun yang ditargetkan. Lagi pula tax amnesty ini belum ada naskah akademiknya," tegas dia.

Sebelumnya, sejumlah anggota DPR mengusulkan RUU Pengampunan Nasional (Tax Amnesty) dimasukan ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2015. Empat fraksi Pengusul RUU ini yaitu PDIP, Golkar, PKB dan PPP.