Politikus Demokrat heran parpol tolak dana saksi dari APBN

Selasa, 28 Januari 2014 16:01 Reporter : Muhamad Agil Aliansyah
Politikus Demokrat heran parpol tolak dana saksi dari APBN Pemilu. ©2012 Merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Anggaran sebesar Rp 660 miliar yang dikucurkan pemerintah melalui Bawaslu untuk membiayai saksi pemilu di tiap TPS ditolak sejumlah parpol. Politikus Partai Demokrat Khatibul Umam Wiranu mengaku malah kaget saat mengetahui adanya partai peserta pemilu yang menolak wacana pemerintah dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ini.

Padahal, kebijakan pemerintah dengan menggandeng saksi dari para peserta pemilu telah dipikirkan panjang berdasarkan pengalaman sebelumnya. Jadi kebijakan ini tidak hanya soal anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah melainkan meminimalisir terjadinya kecurangan dalam pemilu yang banyak dikeluhkan oleh partai politik.

"Kaget ada parpol tolak. Justru dengan ini agar tidak ribut di belakang hari. Pemilu selesai, penghitungan selesai ya selesai, clear. Enggak ada lagi gugatan. Enggak mungkin anggota KPU "menjual" suara kalau semua saksi parpol hadir di TPS. Makelar suara banyak ketika pemilu," kata wakil ketua DPR RI ini di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/1).

Sebelumnya, dalam rapat koordinasi yang dilakukan antara pemerintah dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada awal Januari 2014. Pemerintah kala itu menyampaikan keluhan dari partai soal kehadiran saksi parpol di tiap TPS. Banyak partai tak mampu membiayai saksi di tiap TPS.

Dari rapat koordinasi itu disepakati jika pemerintah akan mengucurkan Rp 660 miliar untuk honor saksi untuk 12 partai peserta Pemilu 2014. Dana itu termasuk dalam anggaran yang digelontorkan melalui Bawaslu yaitu sebesar Rp 1,5 triliun. Dana diambil dari dana optimalisasi.

Pada pemilu tahun ini akan ada 546 ribu TPS. Tiap partai akan memiliki satu saksi di tiap TPS. Satu saksi akan diberi honor Rp 100 ribu. Jika dihitung ada 12 partai, maka diperlukan dana sebesar Rp 655.200.000.000 untuk membiayai saksi yang jumlahnya banyak tersebut. Karena itu pemerintah mengalokasikan Rp 660 miliar.

Untuk mencairkan anggaran honor saksi partai itu, pemerintah telah mematangkan peraturan presiden (Perpres). Sebelum Perpres disahkan, harus sudah ada kesepakatan antara Bawaslu dan partai peserta pemilu.

Perpres itu nantinya hanya mengatur soal pencairan dana dari APBN. Sedangkan mekanisme penyaluran dana kepada saksi, akan menjadi wewenang Bawaslu.

Baca juga:

Lembaga survei yang ngaco bisa dipidanakan

Lembaga survei abal-abal bisa kena sanksi pidana

PDIP: Survei bisa jadi industri besar

PKS setuju saksi partai di TPS didanai APBN

NasDem usul lembaga survei daftar ke KPU [bal]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini