Merdeka.com - PDIP menyindir Partai Demokrat yang telah 'membajak' kadernya, Bupati Trenggalek Emil Dardak sebagai bakal cawagub Jatim mendampingi Khofifah Indar Parawansa. Langkah itu disebut sebagai politik outsourcing karena Demokrat sedang mengalami krisis kader.

"Dalam kapasitas Pak SBY sebagai ahli strategi, pilihan jalan pintas saat ini memang merekrut tokoh di luar partai, termasuk anggota partai lain. Itu menjadi opsi utamanya. Seperti yang kita semua tahu, hal ini disebabkan karena Demokrat memiliki beberapa kendala untuk menghasilkan kepemimpinan muda pasca berbagai persoalan yang menimpa kader muda mereka seperti apa yang dialami dengan Andi Mallarangeng, Nazaruddin, Choel Mallarangeng, Anas Urbaningrum, dan lain lain," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya, Kamis (23/11).

Usai menghadiri sebuah diskusi di Jakarta, akhir pekan lalu, Hasto kembali menyampaikan hal yang sama. Namun dia menegaskan, partainya tidak akan terpancing dengan cara Demokrat itu. "Bagaimana Bapak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) menerapkan politik outsourcing. Kami tidak terpancing," ujarnya.

Dia menambahkan, seorang kader yang baik adalah mereka yang setia dengan partai. "Kami tetap setia pada kaderisasi, karena itu menunjukkan track record seorang pemimpin. Dan kami melatih orang dari dalam diri kami," jelas dia.

Hasto mengungkapkan kenapa PDIP tidak mengusung Emil dan lebih memilih Gus Ipul dan Azwar Anas. Kepemimpinan Emil yang baru dua tahun sebagai Bupati Trenggalek dinilai sebagai proses yang seharusnya bisa dilalui dengan berbagai tahapan. "Ketika baru dua tahun kemudian berproses untuk jabatan lain, tentu saja buat partai agak terlalu riskan. Karena proses menunjuk diperlukan pengalaman, bukan sekadar lompatan jabatan," tukasnya.

PDIP juga lanjut dia, mempertimbangkan mentalitas, pengalaman, kinerja dan suara masyarakat. Emil yang baru dua tahun mengabdi di Trenggalek belum cukup pengalaman dan belum cukup menunjukkan kinerjanya sesuai janjinya kepada partai sehingga diusung, yaitu mengeluarkan Trenggalek dari keterisolasian.

Sindiran Hasto itu mendapat tanggapan dari Ketua DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas. Putra bungsu SBY itu menilai proses rekrutmen yang dilakukan partainya bukan politik outsourcing.

"Saya pikir rekrutmen partai itu sah-sah saja ya. Semua partai dari masa ke masa akan melakukan proses kaderisasi, melakukan proses rekrutmen, baik terbuka atau melalui pelatihan," kata Ibas di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/11).

Menurutnya, sah saja apabila partai lain memberikan ruang calon yang dianggap kredibel dan kompeten oleh masyarakat menjadi peserta Pilkada. Lagipula, kata dia, Demokrat sejak awal merupakan partai yang terbuka dengan golongan manapun.

"Jadi terbuka saja ketika bangsa, atau daerah membutuhkan sosok pemimpin yang diinginkan sesuai dengan aspirasi harapan. Kemudian partai memberikan kesempatan, tidak hanya demokrat saya pikir hampir semua partai demikian," tegasnya.

Sementara Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo menyatakan, partainya selalu memilih kader terbaik dan juga realistis di setiap Pilkada. Demokrat, kata Roy tidak akan memajukan kadernya jika tidak memenuhi hasil survei di masyarakat.

"Namun jika kader tersebut tidak mumpuni maka Demokrat akan segera mengusung calon lainnya yang lebih baik secara survei dan juga berdasarkan suara rakyat," pungkasnya.