Merdeka.com - Teguran Menkominfo Rudiantara kepada anak buahnya saat pemilihan stiker sosialisasi Pilpres 2019, memunculkan polemik sikap politik Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada calon presiden tertentu. Lembaga Survei Charta Politika pernah merekam dukungan PNS hingga perangkat desa kepada calon presiden 2019.

Hasilnya, PNS pendukung Jokowi mencapai 40,4 persen. Jumlah itu lebih kecil dibanding PNS yang mendukung Prabowo - Sandiaga yakni 44,4 persen. Masih ada 14,9 persen PNS yang belum memberikan dukungan suara untuk kedua calon.

Sementara di lingkungan pegawai desa atau kelurahan, pemilih Jokowi - Ma'ruf hanya 30,8 persen. Sedangkan pegawai desa atau kelurahan yang memilih Prabowo - Sandi mencapai 53,8 persen. Masih ada 15,4 persen pegawai desa dan kelurahan yang belum menentukan sikap politiknya di Pilpres 2019.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya melihat kondisi ini lantaran pada debat pertama Prabowo menyatakan gaji para ASN harus ditingkatkan. Sebab Ketum Partai Gerindra ini menilai, gaji para abdi negara masih di bawah standar dan perlu meningkatkan kesejahteraan.

Hal sebaliknya justru diungkapkan Jokowi. Capres petahana ini menyatakan, gaji ASN hari ini sudah cukup menyejahterakan pegawai negara. Apalagi Jokowi kembali menegaskan tentang kebijakan lelang jabatan dan e-budgeting.

Kebijakan ini digaungkan sejak kampanye tahun 2014. Kemudian direalisasikan saat menjabat sebagai presiden. "PNS di zona nyaman terganggu dengan sistem lelang jabatan, e-budgeting, dan sulit buat mereka buat bermain," Yunarto menjelaskan.

Sebenarnya, kata Yunarto, tidak semua PNS merasa terganggu dengan kebijakan Presiden Jokowi saat ini. Justru kebijakan lelang jabatan disambut PNS muda lantaran senioritas tak lagi memengaruhi kenaikan jabatan. Mereka bisa melampaui para senior. Meski ini bisa menimbulkan gejolak di internal mereka.

Selain itu, capres dan cawapres Prabowo serta Sandiaga Uno juga unggul di kalangan nelayan dan petani tambak. Pasangan yang diusung Gerindra, PKS, PAN, Demokrat dan Partai Berkarya itu mendapat 52,2 persen suara. Sementara jumlah nelayan yang mendukung capres petahana Jokowi hanya 43,5 persen.

Hasil mengejutkan juga terlihat dari dukungan purnawirawan TNI/Polri. Dari hasil survei itu, 100 persen purnawirawan mendukung Prabowo dan Sandiaga Uno.

Jika dilihat secara keseluruhan, elektabilitas calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo - Mar'uf Amin lebih unggul dibanding pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno. Elektabilitas Jokowi-Ma'ruf yaitu 53,2 persen dan Prabowo-Sandiaga 34,1 persen.

Survei Charta Politika ini dilakukan pada periode 22 Desember 2018 - 2 Januari 2019. Melalui wawancara 2000 responden. Yang tersebar di 34 provinsi. Survei menggunakan survei metode acak bertingkat / multistage random sampling dengan margin of error 2,91%. Tingkat kepercayaan 95 persen.