Merdeka.com - Anggota DPR Muhammad Nasir Djamil meyakini tidak ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) KPK yang akan diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo. Politisi PKS mantan anggota Komisi III itu yakin Jokowi konsisten setiap kali mengambil keputusan.

Nasir menjelaskan konsistensi yang dimaksud adalah saat Jokowi merestui pembahasan revisi undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilakukan oleh DPR.

Jika ada persetujuan, namun kemudian menerbitkan Perppu, Nasir menilai langkah itu tidak etis dilakukan sebagai pemimpin negara.

"Ini adalah pembahasannya bersama dan itu tidak elok kalau kemudian presiden, setelah dibahas kemudian mengeluarkan Perppu," kata Nasir, Jakarta, Jumat (4/10).

Andai pun presiden tetap menerbitkan Perppu, Nasir mengatakan tidak serta merta aturan itu bisa diterima oleh legislatif. Ada pemilahan aturan mana saja yang diterima ataupun ditolak.

Nasir menyarankan, Jokowi sebaiknya memanfaatkan para pembantunya, Kementerian Pendidikan ataupun Kementerian Riset Teknologi Pendidikan Tinggi, berkomunikasi dengan seluruh pihak agar maksud dan tujuan Jokowi atas setiap keputusan dapat disampaikan dengan baik.

Jika keputusan tersebut tidak sejalan dengan tuntutan sebagian pihak, Nasir kembali mengingatkan agar sengketa itu diselesaikan di Mahkamah Konstitusi (MK), sebagai mekanisme hukum menguji satu norma hukum yang ada.

"Harus diajarkan juga pada masyarakat Indonesia bahwa mereka punya MK untuk menguji norma-norma yang menurut mereka tidak sejalan dengan pemikiran ini, pemikiran itu dan sebagainya," tukasnya.

Sebelumnya mahasiswa dari sejumlah universitas swasta menemui Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Mereka mendesak agar Jokowi segera Perppu KPK.

Presiden Mahasiswa Paramadina Salman Ibnu Fuad mengatakan kedatangan para perwakilan kampus swasta semata-mata agar untuk membuka dialog dengan pemerintah terkait perppu KPK. Melalui pertemuan ini, pemerintah diharapkan dapat mendengar langsung keinginan mahasiswa.

"Kami tahu isu kami dirusak, gerakan kami yang tadinya substantif menjadi gerakan yang ke mana-mana. Sekarang ini kota membuka ruang dialog agar pemerintah lebih utuh dapat info itu," kata Salman.

Jangan Lewatkan:

Ikuti Polling Perlukah Presiden Jokowi Keluarkan Perppu KPK? Klik di Sini!