PKS Walk Out dan Angkat Kertas Bertuliskan 'Menolak Kenaikan BBM' di Rapat Paripurna
Merdeka.com - Fraksi PKS DPR RI menyampaikan interupsi terkait dengan penolakan terhadap naiknya Harga BBM Bersubsidi dalam Rapat Paripurna DPR RI yang diselenggarakan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa, (06/09). Interupsi tersebut disampaikan usai Ketua DPR RI menerima laporan pertanggungjawaban APBN tahun 2021.
Wakil Ketua Fraksi PKS, Mulyanto menegaskan bahwa partainya menolak kenaikan harga BBM yang jelas-jelas sangat memberatkan masyarakat.
"Interupsi pimpinan, kami dari PKS ingin sampaikan aspirasi masyarakat. Dengan ini kami nyatakan bahwa Fraksi PKS menolak kenaikan BBM bersubsidi. Karena ini jelas-jelas memberatkan masyarakat," kata Mulyanto, dalam rapat paripurna.
"Hari ini di depan demo terus-menerus dilakukan oleh masyarakat. Kami dukung demo masyarakat. Karenanya kami Fraksi PKS nyatakan walk out (WO) dari forum ini," tegasnya, diikuti oleh seluruh anggota Fraksi PKS dengan mengangkat selembar kerta bertuliskan tolak kenaikan BBM.
Diketahui, DPR RI menggelar sidang rapat paripurna khusus pada Selasa (6/9). Terdapat dua agenda rapat paripurna yang akan digelar parlemen.
Pertama, DPR akan menggelar sidang paripurna khusus, dengan agenda mendengarkan pidato Ketua DPR RI Puan Maharani dalam rangka HUT ke-77 DPR RI dan penyampaian laporan kinerja DPR RI tahun sidang 2021-2022.
Setelah itu, DPR akan melanjutkan rapat paripurna ke empat. Agenda tunggal dalam rapat paripurna ini adalah pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan atas Rancangan Undang-Undang Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun 2021.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Masinton Pasaribu menemui para demonstran dalam aksi kawal putusan Mahkamah Konstitusi
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa, 3 September 2024.
Baca SelengkapnyaDia menegaskan keputusan MK nomor 60 sudah merupakan keputusan tertinggi Konstitusi dan harus dijalankan.
Baca SelengkapnyaMereka memilih untuk bergerak melanjutkan gerakan kawal putusan MK.
Baca SelengkapnyaRapat Paripurna DPR untuk mengesahkan RUU Pilkada sedianya digelar pada pukul 09.00 WIB.
Baca SelengkapnyaRevisi UU Pilkada batal disahkan dalam rapat paripurna DPR hari ini karena banyak anggota DPR tidak hadir.
Baca SelengkapnyaAksi unjuk rasa untuk mengawal putusan MK terus berlanjut. Setelah mengepung Gedung KPK, demonstran kini menggeruduk markas KPU.
Baca SelengkapnyaAksi yang digelar ini sehari setelah Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, menggelar rapat panitia kerja terkait Revisi UU Pilkada, pada Rabu (21/8).
Baca SelengkapnyaSalah satu interupsi datang dari anggota Dewan Fraksi PDI Perjuangan, Honda Hendarto.
Baca SelengkapnyaWali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menghadiri Rapat paripurna DPRD Kota Solo di gedung dewan, Senin (8/7).
Baca SelengkapnyaTotal sebanyak empat pagar DPR jebol oleh demonstran yang menolak pengesahan RUU Pilkada.
Baca SelengkapnyaPKS menyebut keputusan DPR membatalkan revisi UU Pilkada sesuai dengan suara dan tuntutan rakyat.
Baca Selengkapnya