Merdeka.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak terima dengan keputusan KPUD Depok yang mencabut Surat Keputusan (SK) perolehan suara pemilihan wali kota Depok tahun 2010. Hingga kini, Nur Mahmudi Ismail dinilai tetap sah secara hukum menjabat sebagai wali kota.

Ketua DPP PKS Jazuli Juwaini mengatakan, dalam undang-undang yang berhak menentukan sengketa Pilkada hanyalah Mahkamah Konstitusi (MK). Karena itu dia menilai keputusan Mahkamah Agung (MA) yang menjadi dasar ditariknya SK hasil perhitungan suara Pilwalkot Depok 2010 tidak sah.

"Sengketa pilkada dalam undang-undang diputuskan oleh MK bukan oleh yang lain," kata Jazuli, Kamis (4/7).

Anggota Komisi II DPR ini bahkan menyebut KPUD Depok tidak paham aturan. Dia berharap agar KPUD Depok tidak masuk ke ranah politik. "KPUD sebagai penyelenggara harus tahu aturan itu, jangan latah. Dan ikut-ikutan berpolitik," imbuhnya.

Oleh karena itu, dia menyebutkan bahwa Nur Mahmudi tetap sah secara hukum menjadi walikota Depok. "Sah. Karena Nur Mahmudi dilantik atas keputusan MK," tandasnya.

Seperti diketahui, sengketa pemilihan wali kota Depok tahun 2010 lalu berawal dari gugatan Partai Hanura yang tidak terima dengan hasil pilwalkot. Gugatan dilakukan, karena Hanura memiliki dua dukungan suara di dua pasangan calon walikota.

Namun gugatan Hanura ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Lantas, gugatan dilanjutkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) kemudian MA. Hasilnya, gugatan diterima dan KPUD Depok mencabut Surat Keputusan (SK) KPU no 23/kpts/R/KPU-Kota-001.329181/2010 tentang penetapan hasil perhitungan suara yang menyatakan pasangan Nur Mahmudi Ismail dan Idris Abdul Shomad menang dalam Pilwalkot Depok kala itu.