PKS tinggalkan Demiz karena buat kontrak politik dengan Demokrat di Pilpres 2019
Merdeka.com - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nur Wahid, mengungkapkan alasan partainya menarik dukungan dari Deddy Mizwar di Pemilihan Gubernur Jawa Barat. Alasan utamanya, karena Demiz sapaan Deddy Mizwar, telah membuat kontrak politik sepihak dengan Demokrat.
Kontrak politik yang dimaksud, Demiz telah menyatakan mendukung calon presiden yang diusung Partai Demokrat di Pilpres 2019 mendatang.
"Demokrat masuk dan dengan membuat keputusan dan sekaligus komitmen politik atau kontrak politik di mana disebutkan di antaranya adalah Demiz juga akan mendukung capres yang diajukan Demokrat," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/12).
PKS tidak diajak berdiskusi terkait kontrak politik antara Demiz dengan Partai Demokrat tersebut. Hidayat menyebut dalam kontrak politik itu turut menyeret PKS seolah ikut mendukung capres dari Demokrat.
"Kriteria ini kami belum pernah diajak bicara karena PKS belum bicara capresnya siapa. Jadi kalau kemudian menjadi seolah-olah kami harus kemudian terikat dengan capres dan kami juga belum tahu siapa dia itu kan jadi permasalahan yang lainnya," ujar Hidayat.
Wakil Ketua MPR ini menambahkan, awalnya PKS dan Gerindra mengusung Demiz dengan dipasangkan Ahmad Syaikhu. Dukungan kepada pasangan Demiz-Syaikhu dievaluasi karena munculnya penolakan dari kader Gerindra di Jawa Barat.
"Sampai lah kemudian terjadi kondisi gimana Ketua Gerindra Jabar mengatakan bahwa menurut aspirasi dari warganya ke mereka tidak bisa mencalonkan Demiz gitu," jelas Hidayat.
Diketahui, Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) sepakat mengusung pasangan Mayjen (Purn) Sudrajat dan Ahmad Syaikhu sebagai bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat.
"Untuk Pilkada Jawa Barat, koalisi tiga partai sepakat mengusung Mayjen (purn) Sudrajat-Ahmad Syaikhu," kata Presiden PKS Sohibul Iman di Kantor DPP PKS, Jln TB. Simatupang, Jakarta.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
AHY menegaskan ingin fokus memenangkan Partai Demokrat dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaMenurut Raja Juli, presiden maupun menteri merupakan warga negara yang memiliki hak politik untuk mendukung kandidat pilpres.
Baca SelengkapnyaHasto justru menyindir soal konstitusi dan demokrasi yang dirampas.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
AHY memastikan Partai Demokrat siap membantu menuntaskan janji-janji kampanye pasangan calon nomor urut 2 itu di pemerintahan nanti.
Baca SelengkapnyaHasto Sengketa Pilpres di Momen Hari Kartini: Semoga MK Ketuk Palu Emas, Bukan Palu Godam
Baca SelengkapnyaMenurut Jokowi, masyarakat di desa dan daerah justru santai-santai saja menghadapi Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaKeppres itu diteken Jokowi pada Kamis, 28 Desember 2023 dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Baca SelengkapnyaDemokrat menilai wacana koalisi 01 dan 03 menggulirkan hak angket sama artinya dengan tak menghargai suara rakyat.
Baca SelengkapnyaJokowi mengajak semua pihak untuk menunggu bersama-sama hasil Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya