PKS tegaskan koalisi keumatan tak di bawah Habib Rizieq
Merdeka.com - Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menegaskan, koalisi keumatan tidak berada dalam komando pemimpin Front Pembela Islam (FPI) yakni Habib Rizieq Syihab. Menurutnya, jika ada pertemuan partai dengan Rizieq itu hanya sekadar untuk mendengarkan aspirasi saja.
"Koalisi keumatan pun itu sudah dilaksanakan. Karenanya kami partai-partai politik tidak dalam posisi berada di bawah Habib Rizieq, kami yakin juga Habib Rizieq tidak berada di antara partai-partai politik. Itu adalah aspirasi dari beliau yang ternyata aspirasi itu sudah terlaksana," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (8/6).
Hidayat menjelaskan, dalam konteks pilpres sama sekali tidak ada kaitannya dengan organisasi masyarakat. Karena itu dia yakin Rizieq tidak akan mendikte setiap partai.
"Parpol atau gabungan partai politik, pastilah dia memahami situasi ini dan karenanya beliau saya yakin tidak dalam rangka mendikte partai-partai politik apalagi mengatasi partai politik-partai politik," ujarnya.
Dia juga tidak mempermasalahkan Partai Demokrat yang enggan bergabung dengan koalisi keumatan. Demokrat enggan bergabung karena koalisi itu berada dalam komando Habib Rizieq.
"Kalau kemudian rekan-rekan dari Demokrat kemudian tidak setuju dengan istilah ya bebas saja. Kami pun belum memberikan nama atas koalisi ini, namanya apa. Kami cuma sepakat sebaiknya nama itu yang kemudian bisa merangkum semuanya dan tidak menghadirkan semacam perasaan terdiskriminasikan," ucapnya.
Diketahui, Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat (PD) Ferdinand Hutahaean mengungkapkan bagian yang mengurungkan niat untuk bergabung dengan koalisi keumatan setelah Ketum Partai Gerindra Prabowo dan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais bertemu dengan pemimpin FPI Habib Rizieq Shihab di Tanah Suci.
"Orang-orang yang menyampaikan itu seolah-olah itu adalah komando Pak Habib Rizieq. Jadi kalau itu komando Rizieq ya Demokrat akan mengurungkan niat akan bergabung di sana," ungkap Ferdinand, di DPP Partai Demokrat, Jl Proklamasi, JakartaPusat, Kamis (7/6).
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PKS Tentukan Jadi Oposisi atau Gabung Pemerintah Setelah Hasil Pemilu Diumumkan KPU
Posisi PKS di pemerintahan bakal diputuskan lewat Musyawarah Majelis Syuro PKS.
Baca SelengkapnyaKoalisi Perubahan Dipertahankan Sampai Pilkada DKI Jakarta 2024, NasDem, PKS & PKB akan Intensif Bertemu
Hermawi menyebut, ke depan bakal sering diadakan pertemuan antara fraksi PKS, NasDem, PKB yang ada di DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaJazilul Sebut PKB Belum Pengalaman jadi Opsisi: Hubungan Prabowo dan Cak Imin Tak Ada Masalah
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid tidak menjawab lugas apakah partainya bakal menjadi oposisi di pemerintahan selanjutnya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Diusulkan Pimpin Koalisi Besar, Ini Respons Airlangga dan Zulkifli Hasan
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaMK Bahas Posisi Arsul Sani Tangani Gugatan Pemilu 2024
MK bakal menggelar Rapat Permusyawakaratan Hakim untuk membahas posisi Arsul Sani.
Baca SelengkapnyaHakim MK Ungkap Alasan Tak Hadirkan Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres 2024
Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat mengungkap alasan lembaganya tak menghadirkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang lanjutan PHPU.
Baca SelengkapnyaDewas KPK Tak Permasalahkan Firli Tidak Hadir saat Sidang Putusan Etik
Firli terjerat tiga dugaan pelanggaran etik. Pertama yakni terkait komunikasi dan pertemuan dengan SYL.
Baca SelengkapnyaSinyal Pertemuan Prabowo - Megawati Semakin Kuat, Waketum Gerindra Ungkap Pesan Ini
Sinyal pertemuan itu juga semakin diperkuat, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman yang menyebut pertemuan itu akan terjadi tidak lama lagi.
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP Kritik Kenaikan Pangkat Kehormatan Prabowo: Seperti di Era Orde Baru
TB Hasanuddin menegaskan, dalam militer saat ini tidak ada istilah pangkat kehormatan lagi.
Baca Selengkapnya