Merdeka.com - Kekhawatiran rakyat terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tidak dapat menempatkan diri setelah dikukuhkan sebagai ketua umum Partai Demokrat terbukti sudah. SBY dinilai menyalahgunakan Istana Kepresidenan untuk kepentingan Partai Demokrat.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Indra sangat menyayangkan tindakan SBY yang melakukan jumpa pers terkait masalah Partai Demokrat di Istana Kepresidenan kemarin malam. Dia menilai, tindakan SBY tersebut sangat tidak etis.

"Rasanya tidak etis apabila urusan partai menggunakan fasilitas negara. Istana Negara selayaknya dipergunakan untuk mengurusi persoalan kenegaraan dan rakyat Indonesia, bukan malah dipergunakan untuk kepentingan partai politik tertentu," jelas Indra dalam rilis yang diterima merdeka.com, Kamis (18/4).

Dia mengatakan, keraguan masyarakat terjawab sudah akan ketidakmampuan SBY sebagai kepala negara dan juga ketua umum untuk bisa lebih fokus bekerja mengurus rakyat.

"Inilah jadinya apabila seorang presiden merangkap sebagai pengurus partai politik, apalagi SBY merupakan Ketua Umum PD. Keraguan kita semua bahwa apakah SBY mampu menempatkan diri secara benar dan profesional atau tidak mencampuradukkan, antara kapasitasnya sebagai presiden dengan posisinya yang saat bersamaan sebagai ketua umum PD semakin nampak jawabannya," tuturnya.

"Konferensi pers SBY terkait dengan urusan partai yang menggunakan fasilitas Istana merupakan jawaban konkret atas pertanyaan atau keraguan tersebut," tegas dia.

Sejak awal, PKS beranggapan bahwa SBY tidak akan mampu memisahkan posisi sebagai kepala negara dan ketua umum partai. "Selain itu konflik kepentingan dan mencampuradukkan antara posisi presiden dengan posisi sebagai pengurus partai, bukanlah soal hari libur atau hari kerja, tapi ini masalah totalitas dan tanggung jawab," terangnya.

Seorang presiden bukanlah milik sebuah partai politik melainkan miliki rakyat Indonesia. Oleh karena itu, tambah dia, seharusnya seorang presiden tidak boleh rangkap jabatan.

"Seorang presiden harus fokus mengurus negara. Ketika presiden rangkap jabatan, maka saya sangat yakin dia tidak akan fokus mengurus negara dan rakyat Indonesia dengan segala permasalahan yang begitu kompleks," katanya.

Dia pun meminta agar kepala pemerintahan yang tidak boleh rangkap jabatan harus segera diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Presiden. "Memang kita harus merevisi UU Pilpres, di mana salah satu hal yang penting mesti diatur di antaranya adalah persoalan larangan seorang presiden rangkap jabatan," tandasnya.

Diketahui, Presiden SBY melakukan jumpa pers terkait alasan Yenny Wahid yang gagal bergabung dengan Demokrat semalam. Namun sayangnya, SBY menggelar konpers tersebut di kompleks Istana Negara yang notabene adalah fasilitas sebagai presiden.

Hal ini yang dinilai tidak etis seorang kepala negara yang gunakan fasilitas negara untuk kepentingan partai politik.