Merdeka > News

PKS Soal Jokowi Tunda RUU Cipta Kerja: Gimmick Untuk Cari Simpati Publik

Jumat, 24 April 2020 18:44 Reporter : Wilfridus Setu Embu
PKS Soal Jokowi Tunda RUU Cipta Kerja: Gimmick Untuk Cari Simpati Publik Presiden Joko Widodo. ©2020 Biro Pers Sekretariat Presiden

Merdeka.com - Anggota Badan Legislasi (Baleg) asal Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bukhori Yusuf angkat suara terkait keputusan presiden Joko Widodo (Jokowi) menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja (Ciptaker).

Menurut dia, tanpa diputuskan Jokowi pun, secara teknis klaster ketenagakerjaan bahkan RUU Ciptaker secara keseluruhan, tidak bisa dibahas saat ini. Dia pun menilai, langkah Jokowi tersebut hanya untuk menarik simpati publik.

"Omong kosong. Karena secara teknis, itu tidak mungkin memang bahwa pasal-pasal terkait ketenagakerjaan dibahas sekarang. Tanpa dia mengatakan ditunda nggak mungkin (dibahas)," kata Bukhori kepada merdeka.com, Jumat (24/4).

"Makanya itu sebenarnya adalah perkataan yang hanya sekedar gimmick untuk mencari simpati publik tapi sebenarnya omong kosong," lanjut Bukhori.

Berdasarkan pernyataan Jokowi tersebut, menurut dia, klaster lain tetap akan dilanjutkan pembahasannya. Terkait hal itu, dia kembali menegaskan sikap PKS yang meminta pembahasan RUU usulan pemerintah itu ditunda seluruhnya. Bukan hanya klaster ketenagakerjaan saja.

"Memang kalau yang dimaksud oleh beliau itu ketika bahwa pasal-pasal tentang ketenagakerjaan itu ditunda bahwa pasal-pasal yang lain tetap dibahas. Kalau sikap PKS itu jelas. Sepanjang Covid-19 ini masih belum selesai dan belum dinyatakan selesai kami tidak setuju untuk pembahasannya karena terutama secara teknis sangat-sangat tidak tepat," jelas dia.

Dia pun meminta presiden untuk mengedepankan nasib dan kepentingan masyarakat luas yang membutuhkan perhatian pemerintah di tengah merebaknya pandemi Covid-19. "Tapi Pak Jokowi berhadapan dengan 250 juta rakyat dan berhadapan paling faktual hari ini sekurang-kurangnya antara 60-90 juta rakyat yang betul-betul sedang terdampak Covid-19," ungkapnya.

"Punya empati dong. Pemimpin tuh harus punya hati. Jangan hanya pakai otak saja. Otak juga tidak cukup. Hati harus dipakai," tandasnya.

2 dari 2 halaman

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan menunda pembahasan RUU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan. Sikap itu sudah dia sampaikan kepada DPR.

"Kemarin pemerintah telah menyampaikan kepada DPR dan saya juga mendengar Ketua DPR sudah menyampaikan kepada masyarakat bahwa klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja ini pembahasannya ditunda, sesuai dengan keinginan pemerintah," kata Jokowi saat siaran telekonferensi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (24/4).

Jokowi menjelaskan, dengan penundaan tersebut pemerintah bersama DPR memiliki waktu yang lebih banyak untuk mendalami substansi dari pasal-pasal yang berkaitan.

"Hal ini juga untuk memberikan kesempatan kepada kita untuk mendalami lagi substansi dari pasal-pasal yang terkait dan juga untuk mendapatkan masukan-masukan dari para pemangku kepentingan," tegas Jokowi.

Baca juga:
Jokowi Tunda Pembahasan RUU Cipta Kerja, Buruh Batal Gelar Demo Jelang May Day
Jokowi Putuskan Tunda Pembahasan RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan
Tenaga Ahli KSP: Jokowi Segera Putuskan Sikap soal Omnibus Law Cipta Kerja
Baleg Soal Usul Puan: Klaster Ketenagakerjaan Dibahas Terakhir
PKS Tegaskan Tolak Bahas RUU Ciptaker Selama Pandemi Covid-19

PKS Tegaskan Tolak Bahas RUU Ciptaker Selama Pandemi Covid-19
PKS Tegaskan Tolak Bahas RUU Ciptaker Selama Pandemi Covid-19
Golkar Sepakat Pembahasan Klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Ciptaker Ditunda
Golkar Sepakat Pembahasan Klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Ciptaker Ditunda
NasDem Sepakat Pembahasan Klaster Ketenagakerjaan RUU Ciptaker Ditunda
NasDem Sepakat Pembahasan Klaster Ketenagakerjaan RUU Ciptaker Ditunda
RUU Cipta Kerja Diperlukan sebagai Pendekatan Institusi Pasca Covid-19
RUU Cipta Kerja Diperlukan sebagai Pendekatan Institusi Pasca Covid-19
Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. RUU Cipta Lapangan Kerja
  3. Presiden Jokowi
  4. Omnibus Law
  5. PKS
  6. Jokowi
  7. Jakarta
  8. Joko Widodo
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

logo

Selengkapnya »
arrow
arrow
image

Arkeolog Temukan Bunga Berusia 170 Juta Tahun, Ini Lokasinya
image

Negara dengan Gaji Tentara Tertinggi di Dunia, ada Jerman Hingga India
image

Menengok Perbandingan Gaji Tentara AS dan TNI
image

Manuver JK, Sang King Maker Koalisi Perubahan

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Hot Issue

Opini

Rekomendasi