PKS setuju kontrak politik Partai Demokrat

Merdeka.com - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menuturkan, pihaknya sepakat dengan kontrak politik yang diajukan Partai Demokrat untuk mengusung capres-cawapres. Menurutnya, kontrak politik itu menjadi garansi arah koalisi yang jelas.

"Justru menurut saya itu perkara baik, di saat kita gabung, jangan cek kosong, ada kontrak politiknya, jadi arahnya terjaga," katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan, Jumat (13/7).

Mardani menerima syarat-syarat yang diajukan oleh Partai Demokrat. Seperti pada poin pertama terkait ideologi capres-cawapres. Pada poin ini capres-cawapres yang diusung Demokrat harus memahami Pancasila sebagai dasar negara dan mengamalkannya secara utuh.

Menurutnya, Pancasila memang sudah menjadi kesepakatan bersama bangsa. Dia menampik PKS menggunakan politik identitas seperti yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu dengan aksi 212 dan sejenisnya.

"Setuju, setuju, karena memang Pancasila itu final konsensus bersama rumah kita bersama itu Pancasila, walaupun menggarisbawahi apa yang dilakukan ulama, habaib dan teman-teman 212 itu bukan politik identitas, itu bagian koreksi terhadap ketidakadilan, kami tidak pernah menggunakan isu itu," kata dia.

Sebelumnya, Demokrat membuka opsi mendukung Prabowo Subianto di 2019. Tetapi, Demokrat akan meminta kesediaan capres dan cawapres untuk menandatangani kontrak politik dengan partai.

Poin pertama yakni mengenai ideologi capres dan cawapres. Mereka harus benar-benar memahami Pancasila sebagai dasar negara. Capres dan cawapres harus mengamalkan penuh Pancasila.

Kedua di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat. SBY menilai, rakyat saat ini sedang menghadapi sejumlah persoalan di bidang ekonomi dan kesejahteraan.

Ketiga, di bidang hukum dan keadilan. Rakyat berharap penegakan hukum berlangsung secara adil, pemberantasan korupsi tidak tebang pilih.

Keempat menyangkut politik dan demokrasi. Pertama, berharap pemimpin-pemimpin masa depan mendapatkan presiden dan wakil presiden taat konstitusi dan UU sistem ketatanegaraan yang berlaku.

Terakhir, pemimpin mendatang harus benar-benar bisa menjaga persatuan dan kerukunan sosial dan sikap antiradikalisme persatuan bangsa dan kerukunan atau harmonisasi penting ditegakkan dalam kehidupan bangsa yang majemuk.