Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PKS: Seluruh elemen bangsa dukung kami tolak kenaikan BBM

PKS: Seluruh elemen bangsa dukung kami tolak kenaikan BBM PKS tolak kenaikan BBM. ©2013 Merdeka.com/Arie Basuki

Merdeka.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai satu-satunya anggota partai koalisi yang menolak kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). PKS bahkan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergabung dalam menolak kenaikan harga BBM yang dinilai bakal menyengsarakan rakyat kecil.

Ketua DPP PKS Indra mengatakan, PKS tetap konsisten untuk menolak kenaikan harga BBM. Bahkan, dalam sidang paripurna yang beragendakan pengesahan RAPBN Perubahan (RAPBN-P) yang di dalamnya terdapat anggaran BLSM untuk rakyat miskin jika BBM naik.

"Insya Allah di rapat paripurna nanti Fraksi PKS akan berjuang optimal untuk menjalankan amanah membela dan memperjuangkan aspirasi rakyat, menolak kenaikan BBM," jelas Indra dalam pesan singkat, Senin (17/6).

Indra pun yakin bahwa perjuangan menolak kenaikan harga BBM akan sukses. Sebab, tiga fraksi di DPR tegas menolak kenaikan BBM, selain itu, optimisme Indra terjadi karena bantuan dari ratusan ribu massa yang juga diklaim menolak harga kenaikan BBM.

"Ada ratusan ribu parlemen jalanan dari berbagai elemen bangsa di seluruh Indonesia, mulai dari mahasiswa, buruh, petani, nelayan, kelompok-kelompok pemuda, ormas-ormas, dan lain sebagainya serta ratusan juta rakyat Indonesia dengan berbagai ekspresi penolakan yang akan terbebani dari kebijakan yang jelas-jelas akan menyengsarakan rakyat tersebut yang juga akan menolak kenaikan BBM," tegas dia.

Oleh karena itu, dia berharap agar para fraksi yang mendukung kebijakan menaikkan harga BBM untuk berpikir ulang dan menolak rencana pemerintah demi kepentingan rakyat kecil.

"Saya berharap pemerintah dan fraksi-fraksi, partai-partai yang mendukung kebijakan menaikkan BBM ini untuk berpikir ulang dengan hati jernih. Dengarkan suara rakyat yang akan jadi korban atau rakyat kecil yang akan menerima dampak atau beban kenaikan BBM tersebut," tutur dia.

"Sebagai wakil rakyat dengan gaji besar, sudah seharusnya bersuara dan bersikap sesui dengan rakyat yang diwakilinya. Pemerintah jangan buta dan tuli hatinya atas kesengsaraan rakyat sebagai dampak kenaikan BBM dengan naiknya harga-harga sembako, naiknya harga-harga barang, naiknya biaya transportasi, naiknya biaya hidup, menurunnya daya beli. Yang miskin akan tambah miskin dan akan melambungnya angka kemiskinan baru," tandasnya.

(mdk/bal)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PKS Temukan Kasus Dugaan Penggelembungan Suara DPR RI di Dapil Jawa Barat VI

PKS Temukan Kasus Dugaan Penggelembungan Suara DPR RI di Dapil Jawa Barat VI

PKS memperingatkan kepada para penyelenggara untuk bersikap amanah dan tidak mencuri suara rakyat.

Baca Selengkapnya
KPK Tagih Komitmen Prabowo-Gibran dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

KPK Tagih Komitmen Prabowo-Gibran dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

KPK ingatkan pasangan Prabowo-Gibran dalam hal memperkuat KPK

Baca Selengkapnya
Dewas KPK Umumkan Putusan Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri Rabu Depan

Dewas KPK Umumkan Putusan Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri Rabu Depan

Dewas KPK akan mengumumkan putusan dugaan pelanggaran etik Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri pada Rabu (27/12).

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pengumuman Hasil Seleksi PPPK Guru Diundur, Ternyata Ini Penyebabnya

Pengumuman Hasil Seleksi PPPK Guru Diundur, Ternyata Ini Penyebabnya

BKN mengimbau bagi instansi yang sudah mendapatkan hasil pengolahan nilai agar segera mengumumkan kelulusan peserta seleksi PPPK.

Baca Selengkapnya
Dewas Benarkan Ada Laporan Jaksa KPK Peras Saksi: Sudah Penyelidikan

Dewas Benarkan Ada Laporan Jaksa KPK Peras Saksi: Sudah Penyelidikan

Meski demikian dari informasi yang dihimpun jika inisial Jaksa KPK itu adalah TI yang diduga memeras saksi dalam sebuah kasus sebesar Rp 3 miliar.

Baca Selengkapnya
Pakar Nilai Putusan MK soal Ambang Batas Parlemen Bisa Segera Diundangkan

Pakar Nilai Putusan MK soal Ambang Batas Parlemen Bisa Segera Diundangkan

Dia menyebut, perubahan ini bahkan bisa dilakukan hanya hitungan hari.

Baca Selengkapnya
PPP Siap Bawa Isu Suara Tak Masuk Akal PSI ke Hak Angket DPR

PPP Siap Bawa Isu Suara Tak Masuk Akal PSI ke Hak Angket DPR

"PPP akan meminta hal ini bagian yang termasuk dibongkar seterang-terangnya di hak angket pekan ini!,” kata Romy

Baca Selengkapnya
PKS Tentukan Jadi Oposisi atau Gabung Pemerintah Setelah Hasil Pemilu Diumumkan KPU

PKS Tentukan Jadi Oposisi atau Gabung Pemerintah Setelah Hasil Pemilu Diumumkan KPU

Posisi PKS di pemerintahan bakal diputuskan lewat Musyawarah Majelis Syuro PKS.

Baca Selengkapnya
OJK Mau Pangkas 500 BPR, Ketua LPS: Kita kan Kaya, Punya Cukup Dana Bayar Klaim Simpnan

OJK Mau Pangkas 500 BPR, Ketua LPS: Kita kan Kaya, Punya Cukup Dana Bayar Klaim Simpnan

Purbaya menilai, jika OJK melakukan pemangkasan dari 1.500 BPR menjadi 1.000 BPR dalam waktu serentak, dia lebih mengkhawatirkan pihak OJK.

Baca Selengkapnya