PKS sebut kampanye negatif berfungsi menyadarkan rakyat atas kondisi negara
Merdeka.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman mempersilakan kadernya melakukan kampanye negatif pada Pemilu 2019. Porsi kampanye negatif yang diperbolehkannya hanya 20 persen dan 80 persennya kampanye positif. Pernyataan Presiden PKS ini pun menuai pro kontra di tengah masyarakat.
Menanggapi hal ini, Direktur Pencapresan Tim Pemenangan Pemilu (TPP) PKS, Suhud Alynudin menyatakan kampanye negatif diperlukan karena berfungsi untuk menyadarkan rakyat. Suhud menegaskan pihaknya setuju dalam kampanye harus diperbanyak konten positif untuk menanamkan optimisme bagi masyarakat terkait masa depan bangsa.
"Kami setuju dalam kampanye harus lebih banyak konten positif. Dalam arti kita membawa bangsa ini kepada optimisme masa depan. Bukan sikap pesimisme yang digambarkan oleh Presiden Jokowi lewat kutipan serial Game of Thrones," jelasnya dihubungi merdeka.com, Selasa (16/10).
"Namun, kita juga harus menyadarkan rakyat melalui 'negative campaign', yaitu penjelasan tentang realitas bangsa dan negara yang mengalami kondisi berat disebabkan oleh rendahnya kinerja pemerintah," lanjutnya.
Kampanye negatif ini, lanjutnya, harus berdasarkan fakta dan data. Bukan berdasarkan berita hoaks.
"Jadi, fungsi 'negative campaign' adalah membangun kesadaran rakyat untuk memahami realitas yang mereka hadapi," ujarnya.
Suhud menerangkan, Pemilu merupakan wujud pelaksanaan demokrasi yang harus dihormati prosesnya oleh semua pihak. Pemilu sebaiknya tak hanya dimaknai sebagai proses pergantian kepemimpinan nasional secara sah dan terhormat, tapi juga harus dimanfaatkan semua pemangku kebijakan (stakeholders) terkait sebagai sarana pendidikan politik secara massal kepada rakyat.
"Artinya, saat Pemilu tidak hanya ada presiden baru tetapi juga ada pencerdasan terhadap rakyat," jelasnya.
Dia menambahkan, konten kampanye negatif tak boleh terlalu banyak dibandingkan kampanye positif. Jumlahnya harus proporsional. Kampanye negatif menurutnya berbeda dengan hoaks.
"Tentu konten kampanye negatif tidak boleh terlalu banyak, proporsional saja. Hal ini juga ingin menegaskan bahwa 'negative campaign' berbeda dan bukan berita bohong atau hoaks dan negative campaign itu dimungkinkan dalam kampanye politik," katanya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PKS Tentukan Jadi Oposisi atau Gabung Pemerintah Setelah Hasil Pemilu Diumumkan KPU
Posisi PKS di pemerintahan bakal diputuskan lewat Musyawarah Majelis Syuro PKS.
Baca SelengkapnyaPresiden PKS Beri Catatan terkait Pemilu 2024: Politik Uang, Etika KPU & Bawaslu hingga Netralitas Aparat
Presiden PKS Ahmad Syaikhu menghormati hasil rapat pleno terbuka hasil Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi Sebut Presiden Boleh Ikut Kampanye dan Memihak, Ini Aturannya di UU Pemilu
Presiden Jokowi menyatakan Presiden boleh ikut kampanye dan memihak salah satu calon di Pilpres 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PKS soal Pertemuan Surya Paloh dan Jokowi: Saksi Kami Masih Berjuang agar Suara Rakyat Tak Dicurangi
PKS menghormati pertemuan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca SelengkapnyaPSI Sebut Keberpihakan Jokowi ke Capres Bukan Dosa, Sindir Kampanye Megawati di Pilpres 2004
Menurut Raja Juli, presiden maupun menteri merupakan warga negara yang memiliki hak politik untuk mendukung kandidat pilpres.
Baca SelengkapnyaJK Ingatkan Jokowi Tak Kampanye Terselubung: Kalau Melanggar Permalukan Diri Sendiri
JK mengapresiasi Jokowi yang menegaskan tidak akan ikut kampanye Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaNasDem: Pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi Puluhan Kali, Tidak Terkait Sikap Politik
Surya Paloh dan Jokowi diketahui menggelar pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (18/2).
Baca SelengkapnyaKampanye Akbar Pemilu 2024 Dimulai 21 Januari-10 Februari, Begini Aturan Mainnya
KPU bersama perwakilan tim pasangan capres-cawapres dan perwakilan partai politik sedang membahas soal zona kampanye.
Baca SelengkapnyaJokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca Selengkapnya