PKS Sebut DPR Sebaiknya Bikin Pansus Corona, Ketimbang Bahas Omnibus Law
Merdeka.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengkritik Panja RUU Cipta Kerja yang melanjutkan pembahasan di tengah pandemi Covid-19. Juru Bicara PKS Pipin Sopian mengatakan, seakan Panja DPR dan pemerintah tidak peduli nyawa rakyat.
"Saat ini keselamatan nyawa masyarakat lebih utama. Semua energi seharusnya disalurkan ke sana. Jika Panja RUU Ciptaker tetap jalan membahas bersama Pemerintah, saya melihat mereka tidak peduli suara dan nyawa rakyat," ujar Pipin dalam keterangannya, Rabu (22/4).
PKS tak ikut dalam Panja RUU Cipta Kerja yang dibentuk Baleg Senin (20/4) lalu. Belakangan, Demokrat juga mundur dari pembahasan.
Pipin mengatakan, Omnibus Law sejak awal memang mematik kontroversi. Menurutnya, bakal bikin gaduh karena sebagian besar fraksi di DPR memaksakan pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja.
"Saya lihat ini dipaksakan Pemerintah dan partai pendukung Pemerintah agar tidak diganggu oleh aksi penolakan masyarakat, terutama dari kalangan buruh," kata Ketua DPP PKS ini.
Sebaiknya, menurut Pipin, Panja RUU Omnibus Law dialihkan untuk membentuk Pansus mengawasi pemerintah dan Satgas Covid-19. Pansus yang diusulkan itu agar memastikan bahwa Perppu yang dikeluarkan demi menghadapi corona berjalan dengan baik dan tidak melanggar konstitusi.
"Pansus DPR untuk mengawasi Pemerintah dan Satgas Covid-19 ini sangat penting agar tidak terjadi penyimpangan dalam penanganan Covid. Apalagi dalam berbagai kajian Perppu No.1 Tahun 2020 berpotensi melindungi pejabat negara untuk korupsi dan tidak bisa diproses secara hukum. Ini berbahaya dan merugikan masyarakat," jelas Pipin.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
JK Ungkap Penyebab Pemilu 2024 Diwarnai Protes
Demokrasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan didambakan oleh rakyat.
Baca SelengkapnyaDalam RUU DKJ Dewan Aglomerasi Dipimpin Wapres, Ini Kata JK
Penyusunan ini sebelumnya dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.
Baca SelengkapnyaJK Nilai Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Cegah Parlemen Jalanan
JK kembali mengajak pihak-pihak keberatan dengan hasil Pemilu 2024 menempuh jalur konstitusional.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
MK Putuskan Ambang Batas Parlemen 4 Persen Diubah Sebelum Pemilu 2029
Hal ini tercantum dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 dari perkara yang diajukan oleh Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).
Baca SelengkapnyaDewas Benarkan Ada Laporan Jaksa KPK Peras Saksi: Sudah Penyelidikan
Meski demikian dari informasi yang dihimpun jika inisial Jaksa KPK itu adalah TI yang diduga memeras saksi dalam sebuah kasus sebesar Rp 3 miliar.
Baca SelengkapnyaPemerintah Buka Loker 1,3 Juta Formasi PPPK, Ini Syarat Batas Usia Pelamar
Tahun 2024 pemerintah membuka lowongan kerja sebanyak 1,3 juta formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Baca SelengkapnyaDPR Minta KPK Usut Terduga Pelaku yang Bocorkan Informasi OTT
Akibatnya, kebocoran infomasi kerap membuat gagal operasi tangkap tangan (OTT).
Baca SelengkapnyaAnies Jamin Revisi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Jika jadi Presiden 2024
Anies Baswedan memastikan bakal merevisi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).
Baca SelengkapnyaIstana Jelaskan Alasan Rekrutmen ASN Besar-besaran Dibuka Jelang Pilpres 2024
Istana menjelaskan alasan pemerintah membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) besar-besaran pada tahun politik 2024.
Baca Selengkapnya