PKS sebut dalil Menkeu naikkan gaji presiden dan DPR tidak elok
Merdeka.com - Pemerintah Indonesia berencana akan menaikkan tunjangan bagi presiden, anggota DPR dan pejabat lembaga tinggi negara. Bahkan, wacana itu datang dari Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dengan dalil perkembangan ekonomi Indonesia baik.
Menanggapi hal itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan menolak wacana dari pemerintah tersebut. Ketua Fraksi PKS DPR, H Jazuli Juwaini menyinggung usulan Menteri Bambang. Dia menyebut Menteri Bambang tidak memahami kondisi ekonomi Indonesia saat ini.
"Menurut Menteri Keuangan dan sejumlah kalangan dewan, telah didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan proporsional atas asumsi atau prediksi ekonomi Indonesia yang tumbuh baik. Namun ternyata asumsi atau prediksi tersebut salah. Di tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit saat ini, Fraksi PKS menilai kebijakan tersebut tidak elok untuk dilanjutkan. Bagaimanapun juga kebijakan negara harus benar-benar menimbang rasa empati dan sensitifitas masyarakat," kata Jazuli dalam siaran pers yang diterima merdeka.com, Jakarta, Jumat (18/9).
Jazuli mengimbau kepada berbagai pihak baik pemerintah maupun anggota DPR lainnya untuk bersikap bijak dan tidak meributkan soal kenaikan tunjangan tersebut. Menurut dia, seharusnya pemerintah berusaha menyelamatkan ekonomi negara dan meningkatkan daya beli masyarakat.
"Hal itu selain tidak elok, energi kita jauh lebih penting dan mendesak difokuskan pada upaya menyelamatkan perekonomian negara dan meningkatkan daya beli masyarakat. Apalagi data BPS terkini merilis jumlah rakyat miskin bertambah 860 ribu, sementara pemutusan hubungan kerja (PHK) mencapai 30 ribu orang," terangnya.
"Atas dasar pertimbangan di atas, Fraksi PKS DPR RI menyatakan bahwa rencana kenaikan tunjangan pejabat negara tidak usah dilanjutkan atau dibatalkan, dan alangkah eloknya tunjangan tersebut dialihkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat," tambahnya.
Oleh karenanya, Jazuli menyatakan pihaknya mendesak pemerintah untuk mengambil langkah-langkah kongkrit dan terukur dalam mengatasi krisis ekonomi saat ini. Sebab, hal itu dinilainya bisa menyelamatkan ekonomi yang saat ini terpuruk.
"Fraksi PKS sendiri telah berulang kali mendesak serta memberikan rekomendasi solusi kepada Pemerintah untuk prioritas rekomendasi menyelamatkan ekonomi kelompok miskin dan rentan miskin melalui kebijakan jaring pengaman sosial (social safety net) yang tepat serta kebijakan yang meningkatkan daya beli masyarakat," pungkasnya.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi: Data Penerima Bantuan Pangan Bulog Ditambah 8 Persen
Presiden Jokowi menyampaikan kenaikan jumlah penerima bantuan untuk alokasi mulai awal tahun 2024 sebesar 8% dari data penerima sebelumnya.
Baca SelengkapnyaAturan Kenaikan Gaji PNS 8 Persen Diteken Jokowi, Besarannya Jadi Segini
Presiden Jokowi teken aturan kenaikan gaji PNS naik 8 persen per Januari 2024.
Baca SelengkapnyaMenPAN Anas: Kenaikan Gaji PNS 8 Persen Cair Bulan Ini, Tak Dirapel ke Februari
KemenPAN-RB tengah menunggu proses terbitnya PP di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Naikkan Gaji PNS dan Gencarkan Bansos Jelang Pilpres, Ini Tanggapan Ganjar
Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menanggapi langkah Presiden Jokowi menaikkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang pencoblosan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaBulog Bersama Presiden Jokowi dan Bapanas Luncurkan Bantuan Pangan 2024
Penyaluran perdana Bantuan Pangan Beras 2024 ini diserahkan langsung oleh Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaPSI Terancam Tak Masuk ke Senayan Meski Dipimpin Kaesang, Ini Respons Presiden Jokowi
Adapun syarat suara partai politik untuk lolos ke DPR harus mencapai 4 persen.
Baca SelengkapnyaPKS Tentukan Jadi Oposisi atau Gabung Pemerintah Setelah Hasil Pemilu Diumumkan KPU
Posisi PKS di pemerintahan bakal diputuskan lewat Musyawarah Majelis Syuro PKS.
Baca SelengkapnyaPemerintah Klaim Harga Beras Turun, BPS Ungkap Fakta Lain
BPS mencatat harga beras saat ini menjadi yang paling mahal sejak tahun 2021.
Baca SelengkapnyaMenelusuri Perbedaan Perolehan Suara PSI antara C1 dan Data Sirekap
Pada 26 Februari lalu, partai yang diketuai oleh putra bungsu Presiden Jokowi itu hanya memperoleh 2.001.493 suara atau 2,68 persen.
Baca Selengkapnya