Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PKS pertanyakan sikap fraksi-fraksi di DPR tak bela Luthfi

PKS pertanyakan sikap fraksi-fraksi di DPR tak bela Luthfi Luthfi Hasan Ishaaq. ©2013 Merdeka.com

Merdeka.com - Anggota DPR Refrizal menyayangkan sikap fraksi-fraksi di DPR yang menutup mata saat Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Menurutnya, selama ini Luthfi dikenal sosok yang jujur, mengapa tidak dibela.

"Semua kayak gelap mata, temen-temen saya di fraksi lain, ini gelap mata, yang bertahun-tahun enggak ada apa-apa ini langsung ada apa-apa, ini bisa menutup berita besar, tapi Allah tidak akan menutup," kata Refrizal di Gedung DPR, Kamis (31/1).

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKS ini mengaku, sudah berbicara dengan Luthfi. Sebagai warga negara yang baik, Luthfi mengaku akan mengikuti proses hukum berlaku.

"Luthfi Hasan Ishaaq bilang akan mengikuti, sebagai warga negara yang baik, makanya tidak ada perlawanan, bukti sangat kooperatif dalam penegakan hukum," ujarnya.

Ke depannya, PKS tetap akan menunggu hasil pemeriksaan KPK dan hasil dari mejelis syuro menentukan nasib Luthfi. Meski kasus ini langsung menyeret presiden partai, tapi tidak mempengaruhi persiapan Pemilu 2014.

"Untuk memperjuangkan kebaikan tidak boleh pesimis, sampai anak cucu kita tidak boleh berhenti sampai saat ini, tidak tergantung sama satu orang," imbuhnya.

PKS ngotot kasus Luthfi Hasan janggalPresidennya ditangkap, politisi PKS dukung KPKPenonaktifan Presiden PKS Luthfi Hasan tunggu majelis suroMungkinkah PKS akan pecat presidennya sendiri?PKS: Luthfi tidak kenal dengan kurir pembawa uang

(mdk/has)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPR dan Korlantas Ungkap Persiapan Terkini Menuju Arus Mudik Lebaran 2024

DPR dan Korlantas Ungkap Persiapan Terkini Menuju Arus Mudik Lebaran 2024

Korlantas menjelaskan persiapan mudik balik Lebaran 2024 mencapai 98 persen.

Baca Selengkapnya
Dewas KPK Tak Permasalahkan Firli Tidak Hadir saat Sidang Putusan Etik

Dewas KPK Tak Permasalahkan Firli Tidak Hadir saat Sidang Putusan Etik

Firli terjerat tiga dugaan pelanggaran etik. Pertama yakni terkait komunikasi dan pertemuan dengan SYL.

Baca Selengkapnya
Dewas KPK Vonis Firli Bahuri Langgar Etik, Ini Hal yang Memberatkan Putusan

Dewas KPK Vonis Firli Bahuri Langgar Etik, Ini Hal yang Memberatkan Putusan

Firli Bahuri dinyatakan terbukti bersalah melanggar etik karena bertemu dengan Eks Mentan SYL.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Dewas KPK Umumkan Putusan Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri Rabu Depan

Dewas KPK Umumkan Putusan Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri Rabu Depan

Dewas KPK akan mengumumkan putusan dugaan pelanggaran etik Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri pada Rabu (27/12).

Baca Selengkapnya
PPP Siap Bawa Isu Suara Tak Masuk Akal PSI ke Hak Angket DPR

PPP Siap Bawa Isu Suara Tak Masuk Akal PSI ke Hak Angket DPR

"PPP akan meminta hal ini bagian yang termasuk dibongkar seterang-terangnya di hak angket pekan ini!,” kata Romy

Baca Selengkapnya
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana 3 Pelanggaran Etik Firli Bahuri Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana 3 Pelanggaran Etik Firli Bahuri Hari Ini

Dewas KPK memutuskan bukti dugaan etik Firli Bahuri sudah cukup untuk disidangkan.

Baca Selengkapnya
Terbukti Terlibat Pungli di Rutan KPK, 78 Pegawai Disanksi Berat Minta Maaf dan 12 Diserahkan ke KPK

Terbukti Terlibat Pungli di Rutan KPK, 78 Pegawai Disanksi Berat Minta Maaf dan 12 Diserahkan ke KPK

Untuk 78 pegawai KPK dikenakan sanksi berat berupa permintaan maaf secara langsung dan terbuka

Baca Selengkapnya
DPR Sahkan RUU DKJ jadi Undang-Undang, PKS Menolak

DPR Sahkan RUU DKJ jadi Undang-Undang, PKS Menolak

DPR mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi UU dalam rapat paripurna ke-14.

Baca Selengkapnya
LKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog

LKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog

Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.

Baca Selengkapnya
SEMENIT PAHAM: Ajak Orang Golput di Pemilu Bisa Dipidana, Ini Aturannya

SEMENIT PAHAM: Ajak Orang Golput di Pemilu Bisa Dipidana, Ini Aturannya

Jangan sembarangan memprovokasi orang untuk tidak memilih di pemilu. Karena hal itu bisa melanggar pidana

Baca Selengkapnya