PKS: Pemerintah pencitraan naik turunkan harga elpiji
Merdeka.com - Anggota Majelis Syura PKS Mohamad Sohibul Iman menuding ada agenda politik di balik turun naiknya harga elpiji 12 kg. PKS menduga ini cuma strategi menjelang pemilu 2014 yang dilakukan partai penguasa sebagai dalang.
"Menurut saya karena ini kan menjelang pemilu, tentu motif-motif politik ada. Tapi siapa yang punya motif-motif politik, silakan wartawan yang menilai," ujar Sohibul kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (6/1).
Ketika ditanya apakah motif kenaikan harga gas elpiji dan kemudian diiringi kebijakan penurun harga adalah pencitraan, Sohibul tidak menampiknya.
"Ini pencitraan lah. Yang nampak paling jelas motif politik ya elpiji ini," tegas elit PKS ini.
Lebih lanjut, pencitraan pemerintah SBY dengan kebijakan kenaikan harga gas elpiji lau diturunkan merupakan taktik untuk meraup simpati rakyat. Sehingga nantinya elektabilitas partai penguasa bisa terdongkrak.
"Iya itulah maksudnya, seperti itu," tegasnya.
Sohibul menjelaskan, sebelum kenaikan harga gas elpiji terlebih dahulu diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dan itu pun saham terbesar dimiliki oleh pemerintah.
"Itu kan seharusnya seperti mekanisme RUPS, RUPS itu siapa yang memegang saham dominan, kan pemerintah," jelas Sohibul.
"Jadi kalau pemerintah bilang tak tahu menahu, menurut saya itu naif. Lebih baik perbaiki saja. Jangan kemudian menyalahkan yang lain," lanjutnya.
Jika kenaikan gas elpiji ini mencapai 40-60 persen, lanjut Sohibul, akan memiliki dampak yang demikian dahsyat dan tekanan bagi inflasi.
Namun secara prinsip, kata Sohibul, kalau berbicara tentang perlunya pertamina menaikkan sebagaimana rekomendasi BPK adalah hal yang logis. Tetapi tidak sampai melangit kenaikannya.
"Itu menurut saya memang sesuatu yang logis dinaikkan. Tetapi persoalannya, BPK tak mengatur masalah teknis. Di titik inilah yang menurut saya, terletak kesalahan pertamina," tutupnya.
(mdk/ian)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaJokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Dimarahi Ibu-ibu
Jokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca SelengkapnyaJokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah Buka Loker 1,3 Juta Formasi PPPK, Ini Syarat Batas Usia Pelamar
Tahun 2024 pemerintah membuka lowongan kerja sebanyak 1,3 juta formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Baca SelengkapnyaJelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik
DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.
Baca SelengkapnyaGaji TNI/Polri dan PNS Naik 8 Persen Mulai Awal Tahun 2024, Nominalnya Jadi Segini
Jokowi berharap gaji PNS dapat meningkatkan kinerja serta akselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional.
Baca SelengkapnyaJokowi Tegaskan Kelangkaan Beras Tak Ada Hubungan dengan Bantuan Pangan
Dia mengatakan, bantuan pangan yang diberikan pemerintah ke masyarakat mampu menahan harga beras agar tidak naik.
Baca SelengkapnyaPemerintah Ungkap Alasan Buka Loker 2,3 Juta CPNS dan PPPK Tahun 2024
Pemerintah Beberkan Alasan Buka Loker CPNS dan PPPK Tahun 2024
Baca SelengkapnyaSudah Kena Kenaikan Cukai, Pengusaha Ingin Pajak Rokok Elektrik Ditunda Hingga 2026
Pelaku usaha mendesak Kementerian Keuangan menunda pelaksanaan pengenaan pajak rokok untuk rokok elektrik.
Baca Selengkapnya