Merdeka.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) angkat bicara soal instruksi Presiden Jokowi untuk memberantas pungutan liar (pungli). Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) DPP PKS Almuzzammil Yusuf menegaskan pungli harus diberantas sampai akarnya, terutama pungli di lembaga-lembaga pemerintahan.

Almuzammil mengungkapkan, pungutan liar (pungli) merupakan bagian dari korupsi yang tidak bisa dibiarkan terjadi di tubuh lembaga pemerintahan. Dia menegaskan, pemberantasan pungli jangan cuma menjadi 'lip service' saja.

"Budaya pungli memang harus dikikis dari waktu ke waktu. Tapi jangan hanya menjadi lip service, sehingga menutup mata atau mengalihkan dari kasus-kasus besar seperti yang sudah diungkap oleh BPK," kata Muzzamil di Kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis (11/10).

Almuzammil meminta, dalam penuntasannya, aparat penegak hukum tidak pandang bulu.

"Pungli sama dengan korupsi, semua harus dikikis habis. KPK dibentuk sebagai superbody tidak boleh takut dengan penguasa atau kepala daerah yang dianggap dekat dengan penguasa. Pungli tidak akan hilang kalau korupsi besar terus merajalela," katanya.