Merdeka.com - Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal mengomentari sikap Badan Intelejen Negara (BIN) yang mengungkap adanya 50 penceramah dan 41 masjid yang terpapar paham radikal. Menurutnya, pemaparan itu bisa menimbulkan rasa saling curiga di masyarakat.

Mustafa mengatakan, seharusnya pemerintah bisa memilah-milah data yang akan disampaikan ke masyarakat. Data yang disampaikan, kata dia, harus lengkap dengan penyelesaiannya.

"Bukan menjadi informasi mentah yang dilempar ke publik lalu menjadi kontroversi itu yang kemudian membuat suasana justru menjadi tidak stabil kita bisa saling curiga saling tuding menuding," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/11).

Dia menambahkan, kebijakan yang dibuat juga harus bisa menyejukkan masyarakat. Pasalnya saat ini Indonesia akan menghadapi tahun politik.

"Tentu saja sebijak-bijaknya namanya kebijakan harus bijak bagaimana kemudian membuat suasana yg kondusif apa lg ini sekarang bulan-bulan hari-hari menjelang Pemilu 2019 Pileg,Pilpres, pemilihan DPD," ungkapnya.

Karena itu, Mustafa berharap pemerintah bisa lebih kompak dalam menghadapi masalah. Serta bisa membuat kebijakan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Sehingga saya berharap pemerintah lebih kompak, pemerintah lebih utuh melihat segala persoalan, lalu kemudian secara bijak membuat kebijakan yang tepat," jelasnya.

Sebelumnya, Badan Intelijen Negara (BIN) menjelaskan temuan 41 masjid di lingkungan Kementerian dan BUMN terpapar paham radikalisme. Juru Bicara BIN Wawan Hari Purwanto meluruskan, bukan masjid yang radikal melainkan penceramah.

BIN menggolongkan ceramah radikal bermuatan intoleransi, ujaran kebencian, mengkafir-kafirkan, dan melawan ideologi Pancasila. Hasil temuan BIN, dari 41 masjid yang terpapar, sekurangnya ada 50 orang penceramah radikal.

"Penceramah kontennya kita tidak ingin ada intoleransi lah, kemudian ujaran kebencian ujaran takfiri mengkafirkan orang lain dan juga membawa semangat radikal dan juga terkait dgn masalah ideologi Pancasila," jelas Wawan dalam konferensi pers di kawasan Pancoran,Jakarta Selatan, Selasa (20/11).